18 hours ago
7
TIMIKAEXPRESS.id – Aktivitas bongkar muat barang maupun akses penumpang masuk dan keluar di Pelabuhan Poumako, kembali terganggu akibat sengketa lahan yang belum tuntas.
Klaim kepemilikan atas ratusan hektare tanah di kawasan Pelabuhan Poumako memicu ketidakpastian hukum, sehingga berdampak terhadap aktivitas bongkar muat.
Menanggapi kondisi ini, Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan bahwa lahan seluas 500 hektare yang kini menjadi lokasi pelabuhan telah resmi dibeli dan dikelola oleh pemerintah.
“Ada kesalahpahaman di masyarakat. Beberapa pihak mengira ini tanah pribadi, padahal tanah ini telah resmi dibeli oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan,” kata John Rettob di Timika, Rabu (10/9).
Ia menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah membangun infrastruktur penting di kawasan tersebut, termasuk dermaga dan jalan nasional yang terhubung langsung ke pelabuhan.
Namun, perkembangan ini justru memicu klaim baru dari sejumlah pihak.
Pemkab Mimika juga telah berupaya memperjelas status lahan melalui proses sertifikasi.
Saat ini sertifikat dengan luas 11,7 hektare telah berhasil diperoleh, namun masih dipertanyakan oleh kelompok tertentu, sehingga memperumit masalah.
John Retob menilai ketegangan ini berdampak pada dunia usaha.
Investor dan pelaku logistik mulai menahan ekspansi karena ketidakpastian hukum.
“Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Sengketa tanah mengancam stabilitas ekonomi dan memperlambat pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk menempuh jalur damai dan menomorsatukan kepentingan masyarakat Mimika.
“Kami imbau agar kepentingan pribadi tidak mengorbankan kemajuan bersama. Pelabuhan Poumako adalah aset strategis, dan keberadaannya harus dijaga demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Meski konflik masih membayangi, aktivitas pelabuhan sejauh ini tetap berjalan.
Pemkab Mimika berharap kesepakatan segera tercapai agar distribusi barang dan pembangunan kembali normal tanpa hambatan.
Kapal Penumpang Tetap Beroperasi
Sementara Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Pomako, Farid Sujianto, memastikan aktivitas kapal penumpang di Pelabuhan Poumako, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, tetap berjalan normal meski terjadi permasalahan di area pelabuhan kontainer.
“Selama ada masalah di pelabuhan kontainer, kapal penumpang tidak ada masalah dan berjalan seperti biasa,” kata Farid via ponselnya, Rabu.
Menurutnya, kendala hanya terjadi pada pelabuhan kontainer akibat belum adanya kesepakatan antara PT Bartuh Langgeng Abadi (BLA) dengan tiga perusahaan pemilik kontainer.
Menindaklanjuti persoalan yang berbuntut aksi pemalangan oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), pihaknya bersama perusahaan terkait dan Pemerintah Kabupaten Mimika dijadwalkan menggelar rapat yang dimediasi oleh kepolisian.
“Terkait pemalangan ini, kami mau rapat di Polres hari ini yang dimediasi Kapolsek Mimika Timur,” tuturnya. (via)
Jumlah Pengunjung: 57
