21 hours ago
7
FOTO BERSAMA – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, Ketua DPRD Mimika, Primus Natikapereyau, Pj Sekda Mimika, Abraham Kateyau dan Kepala Distrik Mimika Timur, Bakri Athoriq foto bersama perkakilan TKBM dan perwakilan perusahaan yang bersengketa di areal pelabuban, foto bersama usai pertemuan di Kantor Distrik Mimika Timur, Rabu (10/9)
TIMIKAEXPRESS.id – Akses jalan menuju Pelabuhan Poumako yang sebelumnya dipalang Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) akhirnya kembali dibuka.
Warga yang sempat meninggalkan kendaraannya di lokasi kini sudah dapat mengambilnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemalangan jalan di area ILS Poumako resmi dibuka pada Rabu (10/9/2025) malam.
Dengan dibukanya palang tersebut, arus lalu lintas Timika–Pomako pada Kamis (11/9/2025) kembali normal dan kendaraan dapat melintas dengan lancar.
Sebelumnya, aksi pemalangan jalan terjadi di poros menuju Pelabuhan Pomako, Distrik Mimika Timur.
Aksi ini dilakukan lebih 100 anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Pomako sebagai bentuk protes atas sengketa lahan yang tak kunjung selesai antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Bartuh Langgeng Abadi.
Aksi pemalangan disudahi setelah Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, didampingi Pj Sekda Mimika Abraham Kateyau, dan Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menggelar pertemuan bersama di Kantor Distrik Mimika Timur.
Wabup Emanuel Kemong ketka itu meminta TKBM membuka pemalangan Jalan Poros menuju Pelabuhan Pomako karena dinilai merugikan kepentingan umum.
Pertemuan juga dihadiri Kepala Distrik Mimika Timur Bakri Athoriq, Kapolsek Mimika Timur Ipda Alex Soumilena, perwakilan PT Bartuh Langgeng Abadi, serta sejumlah anggota TKBM.
Pertemuan dibuka oleh Pj Sekda Mimika, Abraham Kateyau, yang berharap dialog berjalan baik dan damai.
Wakil Bupati Emanuel Kemong menegaskan kedatangannya untuk mendengar langsung alasan masyarakat memalang akses pelabuhan.
“Saya datang ke sini untuk bertemu masyarakat, bukan perusahaan. Saya ingin tahu mengapa kalian memalang pelabuhan. Urusan dengan perusahaan sedang dibicarakan di Jakarta bersama Kementerian Perhubungan, Bupati Mimika, dan perwakilan PT Bartuh Langgeng Abadi,” kata Emanuel.
Ia berulang kali menegaskan tidak ingin berdialog dengan pihak perusahaan, tetapi fokus meminta masyarakat membuka pemalangan karena mengganggu kepentingan umum.
Sementara itu, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau menyebut pemalangan menghambat distribusi barang ke Timika dan merugikan masyarakat luas.
“Kalau pemalangan ini terus dilakukan, kapal-kapal kontainer bisa kembali dan aktivitas bongkar muat terganggu. Kita semua yang rugi,” ujarnya.
Ketua I Koperasi TKBM Pomako, Kornelis Amimar, menjelaskan pemalangan dilakukan karena pintu masuk-keluar pelabuhan digembok PT Bartuh Langgeng Abadi sehingga kontainer tidak bisa masuk dan keluar.
“Kami cari makan di pelabuhan. Kalau tidak ada aktivitas bongkar muat, kami tidak kerja dan tidak makan,” kata Kornelis.
Pemalangan ini dipicu sengketa lahan antara Pemkab Mimika dan PT Bartuh Langgeng Abadi.
Pemerintah kalah di PTUN Jayapura pada 2024 dan sertifikat atas 11,7 hektare lahan pelabuhan dibatalkan. Meski begitu, aktivitas pelabuhan tetap harus berjalan karena penyegelan oleh PT Bartuh Langgeng Abadi hanya terhadap kantor tiga perusahaan peti kemas, bukan fasilitas pelabuhan. (via)
Jumlah Pengunjung: 6
