17 hours ago
10
MENEMUI – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa ketika berkunjung dan menemui ke Siswa Genius. (FOTO:ISTIMEWA)
NABIRE, timikaexpress.id — Arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk mengimplementasikan kebijakan nasional, khususnya di sektor pendidikan, sejatinya telah lebih dahulu diterjemahkan di Papua Tengah melalui program Sekolah Gratis yang digagas Gubernur Meki Fritz Nawipa.
Kebijakan tersebut resmi ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/259 Tahun 2025 yang ditandatangani di Nabire pada 3 Oktober 2025.
“Pembangunan di Papua Tengah harus menyentuh masyarakat akar rumput, dengan fokus pada pendidikan gratis, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur pedalaman, serta penguatan kerja sama lintas kabupaten,” ujar Gubernur Meki Nawipa dalam berbagai kesempatan.
Ia menegaskan, prioritas tersebut bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus melahirkan generasi Papua Tengah yang lebih baik.
Kebijakan sekolah gratis ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memberikan layanan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi, sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Program ini juga diarahkan untuk menekan kesenjangan sosial dan ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing secara global.
Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berupaya memperluas dan memeratakan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah.
Cakupan Program
Program Sekolah Gratis mencakup seluruh sekolah negeri dan swasta, termasuk:
Kabupaten Nabire: SMA negeri dan swasta, SMK, SLB, serta asrama pelajar.
Kabupaten Mimika: SMA/SMK negeri dan swasta, serta SLB Negeri Mimika.
Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai: SMA, SMK, serta dukungan asrama putra-putri.
Kabupaten Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya: satuan pendidikan SMA dan SMK.
Berikut datanya:
Seluruh pembiayaan program dibebankan pada APBD Provinsi Papua Tengah, dengan alokasi dana berkisar Rp1 juta hingga Rp10 juta per siswa per tahun, khusus bagi kategori asrama, menyesuaikan jumlah siswa dan harga satuan di masing-masing sekolah.
Pelaksanaan program ini berada di bawah pengawasan penuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah agar berjalan sesuai ketentuan.
Keputusan tersebut berlaku sejak 3 Oktober 2025 dan diharapkan menjadi tonggak baru kemajuan dunia pendidikan di Papua Tengah.
Kolaborasi Peningkatan SDM
Gubernur Meki Nawipa juga mengajak seluruh kepala daerah di delapan kabupaten untuk memperkuat kolaborasi lintas wilayah dalam berbagai sektor, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dengan sinergi tersebut, ia berharap tercipta lingkungan yang mendukung lahirnya generasi Papua Tengah yang tangguh, berdaya saing, dan sejahtera. (*)
Jumlah Pengunjung: 39
