10 hours ago
7
TIMIKAEXPRESS.id — Dukungan terhadap eksistensi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, terus mengalir dari berbagai pihak. Tokoh masyarakat setempat, Piet Rafra, menyatakan pentingnya keberadaan Ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari maladministrasi.
“Ombudsman sangat penting karena merupakan lembaga yang mengawasi pelayanan publik, baik oleh instansi pemerintah maupun BUMD,” ujar Piet kepada wartawan.
Ia mengingatkan bahwa lembaga ini memiliki dasar hukum kuat melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, dan masyarakat tidak perlu ragu untuk melapor jika menemukan pelayanan publik yang tidak sesuai aturan.
“Saya mengimbau masyarakat tidak sungkan melapor ke Ombudsman jika mengalami ketidakadilan. Sertakan bukti otentik agar laporan bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menurut Piet, peran Ombudsman sangat strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, terlebih di era digital saat ini. Ia juga menyoroti pentingnya komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam memperkuat lembaga pengawas tersebut.
Sementara itu, mantan anggota DPRD Mimika, Victor Kabey, juga mengungkapkan apresiasinya terhadap kehadiran Ombudsman di daerah tersebut.
“Kehadiran Ombudsman di Timika adalah sesuatu yang telah lama dinantikan. Ini akan memperkuat pengawasan dan memberi akses yang adil dalam pelayanan publik,” ujar Victor.
Ia juga membagikan pengalamannya ketika pernah menghadapi kasus maladministrasi saat masih menjabat sebagai anggota DPRD, yang akhirnya tuntas dengan bantuan Ombudsman.
Victor mendorong masyarakat untuk tidak takut melapor jika menemui masalah dalam layanan publik, termasuk dalam proses lelang proyek pemerintah.
“Kalau ada masalah, lebih baik dilaporkan ke Ombudsman agar semua proses berjalan sesuai mekanisme dan transparan,” tambahnya.
Ia menilai Ombudsman sebagai bagian dari sistem demokrasi yang bertugas memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik, bersih, dan efisien. Pengawasan dari lembaga ini dinilai penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara. (via)
Jumlah Pengunjung: 65
