4 hours ago
2
TIMIKAEXPRESS.id — Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Abdul Haris, bersama rombongan melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Mimika guna memantau langsung situasi pengungsi akibat konflik bersenjata di wilayah Papua Tengah, khususnya yang berdampak ke Mimika.
Kunjungan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, di Ruang Rapat Kantor Pusat Pemerintahan SP3 Timika, Senin (13/10/2025). Hadir mendampingi Wabup, antara lain Asisten I Setda Mimika Ananias Faot, Staf Ahli Bupati, Kepala BPBD Mimika Agustina Rahaded, serta jajaran pimpinan OPD terkait.
Dalam sambutannya, Wabup Kemong menyambut baik kunjungan Komnas HAM dan menjelaskan sekilas mengenai kondisi sosial di Mimika.
“Kabupaten Mimika merupakan bagian dari Provinsi Papua Tengah dengan keragaman etnis yang hidup damai. Masyarakat asli terdiri dari suku Amungme dan Kamoro, namun semua yang tinggal di Mimika kita anggap dalam satu rumah besar: Mimika Rumah Kita Bersama,” ujarnya.
Komisioner Komnas HAM, Abdul Haris, menyampaikan bahwa Papua masih menjadi isu prioritas nasional karena kompleksitas konflik yang bersifat struktural, historis, dan sistemik.
“Sepanjang 2024 hingga 2025, Komnas HAM mencatat berbagai pelanggaran HAM, mulai dari kekerasan bersenjata, pengabaian hak-hak dasar, hingga konflik sumber daya alam. Salah satu isu utama adalah penanganan pengungsi akibat konflik,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejak 2022, Komnas HAM telah membentuk Tim Papua untuk menangani isu HAM secara lebih terfokus dan sistematis di wilayah ini.
Data Pengungsi Masih Belum Riil
Terkait pertanyaan Komnas HAM mengenai jumlah dan kondisi pengungsi, Pemkab Mimika menyampaikan bahwa hingga kini belum memiliki data resmi yang terverifikasi.
“Belum ada data riil terkait jumlah pengungsi karena mereka menyebar dan tinggal bersama keluarga masing-masing di Timika,” ujar Staf Ahli Ekonomi Pembangunan, Inosensius Yoga Pribadi.
Sementara itu, Asisten I Setda Mimika, Ananias Faot, mengakui bahwa belum terbentuknya Tim Penanganan Pengungsi menyebabkan langkah-langkah pemulihan belum berjalan optimal.
“Belum ada struktur atau tim resmi yang menangani pengungsi secara khusus karena keterbatasan data. Tapi Pemda membuka diri untuk koordinasi lebih lanjut dengan Komnas HAM,” katanya.
Wakil Bupati Mimika berharap, kunjungan Komnas HAM menjadi langkah awal dalam membangun sinergi untuk penanganan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan terhadap para pengungsi.
“Kami harap bisa membangun kerja sama dengan Komnas HAM untuk merumuskan kebijakan dan langkah penanganan jangka pendek dan jangka panjang,” pungkasnya. (*/)
Jumlah Pengunjung: 10
