1 day ago
12
TIMIKAEXPRESS.id – Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan menjadi kekuatan dan kemenangan.
Pepatah ini tentu sangat relevan bagi masyarakat adat Mimika hari ini, khususnya bagi dua suku besar, Kamoro dan Amungme.
Sayangnya, persatuan itu kini masih belum sepenuhnya terwujud.
Masing-masing lembaga adat, Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) maupun Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) berjalan sendiri-sendiri.
Di Lemasko, misalnya, ada terpecah menjadi tiga versi kepengurusan.
Sedangkan di Lemasa memiliki lima versi kepengurusan yang berbeda.
“Jadi tidak ada persatuan dan kesatuan. Masing-masing jalan sendiri. Untuk bersatu dalam satu persekutuan, saya mendorong pembentukan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA) Suku Kamoro. LMHA ini nantinya menjadi wadah pemersatu,” ujar Bupati Mimika,
Johannes Rettob, saat berdiskusi dengan para tokoh masyarakat Mimika Wee di Hotel Horison Ultima, Selasa (21/10/2025).
Menurut Bupati John Rettob, seluruh versi Lemasko yang ada saat ini memiliki akta resmi sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) dan tetap bisa berjalan sesuai jalur masing-masing.
Namun, kata dia, pemerintah tengah menyiapkan payung hukum baru yang menaungi semuanya.
“Kita kembali pada hasil rekonsiliasi tahun 2022 di Kaokanao. Saat itu, ada kesepakatan bahwa masyarakat Kamoro adalah Mimika Wee. Jadi, kita kembali ke Mimika Wee,” jelas John Rettob.
Ia menegaskan, pembentukan LMHA bukan hanya untuk masyarakat Kamoro, tetapi juga untuk masyarakat Amungme, dua suku besar yang menjadi akar sejarah Mimika.
Pemerintah akan bertanggung jawab dalam proses pembentukan dan penerbitan surat keputusannya.
“Tujuannya jelas: satu lembaga yang kuat, yang menjadi wadah pemersatu dari semua lembaga yang ada,” tambahnya.
Dukungan pun datang dari berbagai tokoh masyarakat. Ketua Lemasko, Gregorius Okoare, menilai pembentukan LMHA sebagai langkah penting menuju persatuan Mimika Wee — dari Mimika Barat hingga Mimika Timur Jauh.
“Lembaga Masyarakat Hukum Adat adalah payung untuk melindungi hak-hak masyarakat Mimika Wee. Kita harus tinggalkan ego pribadi demi keutuhan dan persatuan,” ujarnya.
Senada dengan itu, tokoh Mimika Wee lainnya, Sony Atiamona, Philipus Munaweyau, dan Yance Boyau, juga menyatakan kesediaan mendukung langkah pemerintah membentuk LMHA.
Mereka berharap prosesnya tidak berlarut dan bisa segera diwujudkan dalam waktu dekat.
“Yang penting Bupati dan Wakil Bupati terus mengawal hingga musyawarah pembentukannya nanti,” kata para tokoh Mimika Wee.
Pada akhirnya, semua pihak menyadari satu hal: kekuatan Mimika ada dalam persatuannya.
Karena dalam perbedaan, selalu ada ruang untuk menyatu — demi masa depan masyarakat adat yang lebih kuat, berdaulat, dan bermartabat di tanah Mimika. (*/)
Jumlah Pengunjung: 49
