2 days ago
14
RAPAT – Bupati Mimika Johannes Rettob (kiri) saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/1/2026). (FOTO:ISTIMEWA)
TIMIKA, timikaexpress.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya pengelolaan aset daerah yang berintegritas sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.
Aset publik harus dikelola secara tertib, transparan, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Dalam forum tersebut, KPK mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memperkuat tata kelola aset strategis melalui pembenahan administrasi, peningkatan pengawasan, serta optimalisasi pemanfaatan.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Imam Turmudhi, menyebut aset daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan.
“Penguatan tata kelola aset merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi. Dengan sistem yang tertib dan transparan, aset daerah dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya, Minggu (1/2).
KPK juga mendorong peningkatan pengamanan aset, khususnya di Papua, melalui penertiban prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai penting agar aset tercatat dengan baik, terlindungi, dan dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional, guna mempercepat penertiban administrasi dan kepastian hukum atas aset daerah.
Anggota Satgas Korsup Wilayah V.2 KPK, Nurul Ichsan Alhuda, menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap kondisi fisik aset, status hukum, serta pola pemanfaatannya.
“Langkah ini penting agar aset daerah dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan,” katanya.
KPK juga mencermati pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Pomako yang dinilai memiliki potensi strategis dalam meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi.
Namun, sejumlah aspek administrasi serta koordinasi lintas pihak masih perlu diselaraskan agar pengelolaannya berjalan optimal.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan masukan KPK.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus membenahi tata kelola aset secara bertahap dan terukur.
“Kami terbuka terhadap evaluasi dan pendampingan. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan aset publik dikelola dengan baik, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Mimika,” tegasnya.
Pemkab Mimika optimistis, melalui penguatan koordinasi, perbaikan administrasi, serta dukungan lintas sektor, pengelolaan aset daerah ke depan dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan. (*/)
Jumlah Pengunjung: 23
