16 hours ago
9
AKSI – Ratusan warga yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Jila (SPJ) menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRK Mimika, Rabu (17/12) (FOTO: GREN/TIMEX DEMO)
TIMIKAEXPRESS.id – Ratusan warga yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Jila (SPJ) menggelar aksi demo damai di halaman Kantor DPRK Mimika, Rabu (17/12).
Aksi tersebut menjadi ruang penyampaian keresahan warga atas situasi keamanan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang dinilai belum sepenuhnya pulih.
Sebelum menyampaikan aspirasi, massa SPJ terlebih dahulu berkumpul di Bundaran Timika Indah, kemudian bergerak bersama menuju Kantor DPRK Mimika.
Dengan membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian, para peserta aksi meminta perhatian serius pemerintah pusat dan lembaga terkait.
Dalam orasinya, SPJ meminta Presiden Republik Indonesia untuk menarik militer organik dan non-organik yang saat ini melakukan operasi di Distrik Jila. Selain itu, mereka juga mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar turun langsung ke wilayah tersebut.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh anggota DPRK Mimika, di antaranya Dolfin Beanal dan Marianus Tandiseno, bersama sejumlah anggota dewan lainnya.
Penanggung jawab aksi, Eli Dolame, mengatakan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat terhadap kondisi di sepuluh kampung di Distrik Jila.
“Operasi yang dilakukan tidak sesuai dengan tugasnya dan berdampak pada trauma masyarakat, bahkan terjadi penindasan terhadap pendeta,” ujarnya kepada awak media.
Ia menjelaskan, situasi tersebut membuat warga belum berani kembali beraktivitas normal. Saat ini, masyarakat dari sepuluh kampung dilaporkan mengungsi dan terkonsentrasi di tiga kampung, yakni Jengkon, Pasir Putih, dan Jila, yang dijadikan tempat pengungsian sementara.
Hal senada disampaikan aktivis HAM, Fransisca Pinimet, yang menilai kondisi keamanan di Distrik Jila masih memprihatinkan.
“Di sana sebenarnya tidak aman dan tidak baik-baik saja. Anak-anak dan perempuan melarikan diri ke hutan, bahkan hingga kini sekitar sembilan sampai sepuluh orang belum kembali,” ungkapnya.
Fransisca juga mengingatkan pemerintah bahwa saat ini masyarakat tengah memasuki momen perayaan Natal, sehingga keamanan dan rasa aman warga perlu menjadi perhatian utama.
“Dentuman senjata masih berlanjut, disertai kekerasan dan intimidasi. Ini membuat masyarakat tidak merasa aman, nyaman, dan damai menjelang Natal,” tuturnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, menyatakan bahwa DPRK Mimika akan membentuk panitia khusus (pansus) terkait penarikan militer organik dan non-organik di Distrik Jila.
“Pansus ini akan berkolaborasi dengan pansus kemanusiaan dari Provinsi Papua Tengah. Kami juga akan melibatkan TNI/Polri untuk melakukan kajian atas situasi yang terjadi di sana,” ujarnya.
Dolfin juga meminta dukungan Bupati Mimika agar pemerintah daerah dapat berkolaborasi dalam upaya menciptakan suasana aman dan damai.
Dalam aksi tersebut, SPJ menyampaikan tujuh pernyataan sikap, di antaranya mendesak penarikan militer dari Distrik Jila, kehadiran Komnas HAM, jaminan perlindungan hak asasi warga sipil, penerapan hukum humaniter oleh aparat, hingga pembentukan pansus kemanusiaan oleh DPRK Mimika.
Aksi demo damai ini mendapat pengawalan ketat dari sekitar 150 personel Polres Mimika dan Sat Brimob Yon B Pelopor Polda Papua Tengah, dan berlangsung tertib hingga selesai. (via)
Jumlah Pengunjung: 15
