2 days ago
11
Plt. Kepala Inspektorat Mimika, Septinus Timang (FOTO: ISTIMEWA/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Pemerintah Kabupaten Mimika menargetkan peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari level 2,8 ke level 3 tahun ini.
SPIP dinilai menjadi pondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa penerapan SPIP bukan hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), dari pimpinan hingga pelaksana di lapangan.
“SPIP bukan sekadar dokumen administratif, tapi budaya kerja yang harus kita bangun dan hidupkan setiap hari,” ujar Kemong.
Ia juga meminta seluruh pimpinan OPD agar terlibat aktif dalam proses pendampingan SPIP, mulai dari menyiapkan data, membuka ruang diskusi, hingga menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian.
“Mari jadikan kegiatan ini ruang untuk saling belajar dan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Pengendalian intern tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan manajemen risiko, laporan keuangan, pengamanan aset daerah, pelayanan publik, dan kepatuhan terhadap regulasi,” tegasnya.
Sementara Plt. Kepala Inspektorat Mimika, Septinus Timang, menyebutkan bahwa sebagian besar OPD belum menerapkan SPIP secara optimal, sehingga pendampingan kembali dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Tengah.
“Kami merasa perlu menghadirkan kembali BPKP untuk melakukan pendampingan dan pengawasan berkala, terutama bagi para Kasubag Program dan Perencanaan di tiap OPD,” jelas Septinus.
Ia menuturkan, SPIP Mimika saat ini berada pada level 2,8, dan pemerintah daerah menargetkan peningkatan ke level 3.
Salah satu indikator penting dalam penilaian adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diharapkan dapat mencapai predikat B (baik).
“Target itu sangat realistis. Dengan komitmen bersama para pimpinan OPD dalam dua hari pendampingan ini, kita optimis bisa mencapai level 3. Kalau tidak didorong bersama, kita bisa kembali ke titik awal,” ujarnya.
Fokus pada Dokumentasi dan Sinergi
Septinus menjelaskan bahwa pendampingan SPIP kali ini akan menjadi tolak ukur peningkatan dokumentasi dan pelaporan kegiatan OPD.
Semua data dan dokumen wajib diunggah ke dalam sistem SPIP untuk menjamin akuntabilitas.
Selain itu, BPKP Papua Tengah akan membuat grup komunikasi daring (WhatsApp) guna menjaga koordinasi dan bimbingan teknis secara berkelanjutan setelah kegiatan berakhir.
“Kami berharap setiap OPD mengikuti pendampingan ini secara serius agar tata kelola pemerintahan Mimika semakin baik melalui penerapan SPIP yang efektif,” pungkas Septinus. (tim)
Jumlah Pengunjung: 51
