3 days ago
13
FOTO BERSAMA – Foto bersama usai pembukaan Musrenbang RKPD, yang dilaksanakan di aula kantor Bappeda Mimika Jalan Mayon
TIMIKAEXPRESS.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Papua Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrembang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Kegiatan yang dilaksanakan Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, Jalan Mayon, Selasa (22/4/2025), dipimpin langsung Bupati dan Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob-Emanuel Kemong, juga dihadiri jajaran Forkopimda Mimika, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Musrenbang kali ini mengusung tema, “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi Sumber Daya Lokal Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mimika”.
Dalam arahannya, Bupati John Rettob menekankan prioritas pembangunan di tahun 2026 adalah dimulai dari kampung ke kota dalam rangka pemerataan pembangunan.
“Yang jadi prioritas di tahun 2026 adalah pembangunan dimulai dari kampung ke kota, sesuai visi dan misi pimpinan daerah, dengan fokus utama pada pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur,” ungkapnya.
Sesuai Rancangan Awal (Ranwal) yang telah disusun, selain pembangunan dimulai dari kampung ke kota, realisasi pembangunan pun harus berdasar pada kebutuhan masyarakat, bukan kemauan atau kehendak kepala OPD.
“Ini merupakan tahun pertama saya (Bupati-Red) dan Wakil Bupati Mimika menyusun program kegiatan untuk kepentingan pembangunan masyarakat ke depan,” serunya.
Ia menyebut program pembangunan Tahun 2026 dengan prioritas di beberapa bidang, yakni bidang kesehatan, diantaranya penambahan dan pemerataan Tenaga Kesehatan (Nakes) di kampung-kampung pesisir dan pegunungan.
Selain itu, peningkatan kapasitas layanan, akses fasilitas kesehatan, termasuk ketersediaan Alat Kesehatan (Alkes) dan obat-obatan mewujudkan Mimika sehat.
“Saya tidak mau dengar ada keluhan dari masyarakat jika di Pustu atau fasilitas kesehatan di kampung tidak ada petugas,” tegasnya.
Sedangkan di bidang pendidikan meliputi meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah, kualitas SDM tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), literasi serta peran kepemudaan dan olahraga.
Ia juga mengingatkan terkait proyek pembangunan pagar sekolah tidak boleh lebih tinggi dari fisik bangunannya.
Untuk bidang ekonomi, menitikberatkan pada penguatan ekonomi lokal berbasis kampung sekaligus mendukung eksistensi UMKM dan potensi lokal agar tidak semata terpusat di kota.
“Kita juga akan membuka pusat ekonomi baru, fokus penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran, serta meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Aparat Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik,” katanya.
Untuk itu, John Rettob menegaskan tidak boleh lagi ada proyek dengan syarat kepentingan, apalagi dengan adanya efisiensi anggaran, tidak semua usulan program kegiatan diakomodir, maka perlunya sinergitas, baik dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Pusat (Pempus.
“Saya juga imbau kepada OPD maupun para pemangku kepentingan pembangunan dapat berpastisipasi aktif dalam Musrenbang RKPD guna merumuskan serta memantapkan usulan program kegiatan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat,” pesannya.
Selanjutnya, bidang infrastruktur fokus pada konektivitas moda darat, laut, dan udara antar wilayah.
Khusus bidang PUPR adanya penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat di kampung, tidak hanya di kota.
Termasuk fasilitas air bersih dengan target 12.000 Sambungan Rumah (SR).
“Kita juga ada program “Mimika Terang”, yaitu penguatan akses internet dan telekomunikasi hingga ke kampung-kampung,” ungkapnya.
Disamping itu, soal Kamtibmas, penanganan konflik sosial, Pemkab Mimika akan bersinergi dan berkolaborasi dengan TNI/Polri.
“Intinya program kegiatan harus benar-benar prioritas, bersifat penting, mempunyai dampak nyata, langsung menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat di kampung-kampung, serta menghasilkan perencanaan yang sesuai dengan harapan masyarakat, namum tetap terukur, transparan dan akuntabel,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, M.Si, menerangkan bahwa dokumen RKPD Tahun 2026 merupakan hasil rekap usulan dari Musrenbang distrik, Rencana Kerja (Renja) OPD, termasuk pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Mimika.
Kata Yohana, total 455 usulan yang diperoleh dari 16 OPD dengan pagu anggaran Rp 1,8 triliun, ini menjadi dasar acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026.
Selain itu, terdapat jumlah usulan pendukung untuk menangani kemiskinan ekstrim sebanyak 116 sub kegiatan di 21 OPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 552 juta. (eno)
Jumlah Pengunjung: 35
