3 weeks ago
25
TIMIKAEXPRESS.id – Penunjukkan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jabatan kepala daerah, bukan baru pertama kali.
Termasuk Kabupaten Mimika, kini dijabat oleh pejabat KPK, masuk kloter kedua, sebelumnya penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal ini disampaikan Budi Prasetyo, Tim Juru Bicara (Juru Bicara) KPK disela-sela proses Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pj Bupati Mimika, di Lantai 2 Kantor Pusat Pemerintahan Mimika, Selasa (14/1/2025).
Ia menyebut, penempatan pejabat KPK sebagai kepala daerah bukan batu pertama kali.
Sebelumnya ada pejabat KPK ditugaskan menjabat sebagai kepala daerah di Kabupaten Nagekeo (NTT), Kabupaten Ciamis (Jawa Barat), Kota Pontianak (Kalimantan Barat).
“Kalau Kabupaten Mimika, (Papua Tengah), Bangka Belitung), Kabupaten Kudus (Jawa Tengah), ini masuk kloter kedua,” ungkapnya.
Bahkan Budi kerapa ia disapa mengatakan kalau penunjukan pejabat KPK sebagai Pj Bupati Mimika bukan tanpa alasan, karena Mimika memiliki APBD yang sangat besar, sehingga akan sangat rentan terhadap korupsi.
Ini pun menunjukan kalau pemerintah sangat serius dalam memperkuat tata kelola keuangan dan pencegahan korupsi.
Budi menjelaskan, ada delapan fokus area yang menjadi perhatian KPK, yaitu perencanaan dengan skor 84 poin, disusul sektor penganggaran meraih skor 43 poin.
Selanjutnya pengadaan barang dan jasa 42 poin, pelayanan publik 57 poin, pengawasan aparat atau pengwasan internal atau APIP 42 poin.
Termasuk manajemen 41 poin, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 45 poin dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 85 poin.
Dari fokus area tersebut, kata Budi Prasetyo, Mimika memiliki catatan tiga sektor dengan nilai teredah, yaitu manajemen ASN, pengadaan barang dan jasa serta penganggaran.
Rendahnya skor dari tiga sektor area ini tentu menjadi catatan serius bagi Pj Bupati Mimika Yonathan Tangdilintin.
“Ini menjadi catatan untuk basis perbaikan dalam konteks pencegahan korupsi, sehingga pengelolaan anggaran ke depan lebih optimal dan memberikan dampak nyata dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di Mimika,” serunya.
Untuk capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Mimika pada 2024 hanya 55 poin, ini jauh di bawah rata-rata nasional 76 poin, dan tentunya Mimika mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 58 poin di 2023. (eno)
Jumlah Pengunjung: 7
