18 hours ago
7
PERTEMUAN – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, didampingi Wakil Gubernur Deinas Geley bersama Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Alfred Pepare, Danrem, Kabinda, Bupati dan Wakil Bupati Mimika menggelar pertemuan bersama keluarga korban, dan perwakilan warga yang terlibat konflik horisontal Kwamki Narama di Rimba Papua Hotel, Sabtu (20/12/2025) ( FOTO: ISTIMEWA)TIMIKA,
TIMIKAEXPRESS.id — Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengambil langkah tegas untuk menghentikan konflik sosial di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, demi menjamin keamanan dan kedamaian masyarakat menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Upaya tersebut diawali melalui pertemuan strategis bersama Pemerintah Kabupaten Mimika dan unsur Forkopimda yang digelar di Rimba Papua Hotel (RPH) Timika, Sabtu (20/12/2025).
Pertemuan itu difokuskan untuk merumuskan langkah konkret mengakhiri pertikaian dan memulihkan stabilitas keamanan.
Agenda tersebut dihadiri Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, Kapolda, Danrem, Kabinda, Bupati dan Wakil Bupati Mimika, serta perwakilan MRP, DPR Papua Tengah, dan pejabat dari Kabupaten Puncak, sebagai bentuk komitmen bersama menyelesaikan konflik secara damai.
Selain pendekatan struktural, pemerintah juga menempuh pendekatan humanis dengan berdialog langsung bersama keluarga korban dan perwakilan warga yang bertikai, guna mendengar aspirasi serta memahami akar persoalan secara menyeluruh.
Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa 20 Desember 2025 harus menjadi titik akhir kekerasan di Kwamki Narama.
“Perang harus berhenti. Jangan ada lagi pertumpahan darah. Orang Papua tidak banyak, jangan terus saling mengorbankan nyawa,” tegasnya.
Bupati Mimika Johannes Rettob menambahkan, kehadiran pemerintah dan aparat merupakan bukti nyata negara hadir untuk mengakhiri konflik.
Pemkab Mimika siap menjadi penjamin proses rekonsiliasi serta menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak pascakonflik.
Setelah situasi dinyatakan kondusif, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan melanjutkan koordinasi di Nabire untuk menyelesaikan persoalan sosial ini secara menyeluruh.
Namun, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa penghentian perang adalah syarat utama yang tidak bisa ditawar. (*/)
Jumlah Pengunjung: 49
