4 hours ago
4
KESEPAKATAN – Bupati Mimika Johannes Rettob menyaksikan kesepakatan dari empat pimpinan perusahaan yang beroperasi di Pelabuhan Poamako (FOTO: ISTIMEWA/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Upaya cepat Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong membuahkan hasil dalam penyelesaian pemalangan akses jalan menuju Pelabuhan Poumako.
Palang jalan sudah dibuka dan aktivitas di pelabuhan kembali normal.
Pada Selasa (10/9), Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong bersama Ketua DPRD Primus Natikapereyau dan Pj Sekda Abraham Kateyau bertemu Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Poumako di Kantor Distrik Mimika Timur untuk mendengar langsung aspirasi mereka.
“Saya datang ke sini untuk bertemu masyarakat dan mendengar duduk persoalan pemalangan, bukan untuk bertemu dan bicara dengan perusahaan. Sedangkan urusan dengan perusahaan sedang dibicarakan di Jakarta antara Kementerian Perhubungan, Bupati Mimika, dan perusahaan yang beroperasi di Pelabuhan Paomako,” kata Emanuel Kemong saat pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati meminta TKBM membuka palang jalan sambil menunggu hasil pembahasan antara Bupati Mimika, Kementerian Perhubungan, dan empat perusahaan yang beroperasi di pelabuhan.
Malam harinya, Bupati Mimika Johannes Rettob menggelar pertemuan dengan pimpinan PT Bartuh Langgeng Abadi, PT Temas, PT SPIL, dan PT Tanto yang turut dihadiri pejabat Kementerian Perhubungan.
Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan agar pemalangan akses jalan dan gembok kantor-kantor perusahaan dibuka sehingga aktivitas pelabuhan bisa kembali normal.
“Setelah berdiskusi, akhirnya terjadi kesepakatan bahwa pemalangan akses jalan ke pelabuhan dan gembok kantor-kantor perusahaan dibuka,” kata Bupati Johannes Rettob.
Pantauan media di lapangan, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Paomako kini berjalan normal.
Hanya kunci gembok pada tiga kantor yang belum dibuka karena masih dibawa oleh salah satu pihak yang mengikuti pertemuan di Jakarta.
Namun kondisi itu tidak mempengaruhi pekerjaan di areal pelabuhan.
Menurut Bupati Johannes Rettob, persoalan utama yang memicu pemalangan adalah komunikasi yang tidak berjalan baik antara pihak-pihak terkait.
Kementerian Perhubungan bahkan telah memberikan sejumlah alternatif penyelesaian agar aktivitas kepelabuhanan tetap berjalan normal. (*/)
Jumlah Pengunjung: 6
