18 hours ago
9
Elai Giban (FOTO: Maurits/TimeX)
TIMIKAEXPRESS.id – Program pendirian dapur mandiri merupakan program strategis dan prioritas nasional yang digagas Presiden Republik Indonesia dan ditujukan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Namun, metode pelaksanaannya tidak dapat disamakan antara wilayah Pulau Jawa dan Papua.
Hal tersebut disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, yang menegaskan bahwa kondisi geografis Papua yang luas, sulit dijangkau, serta karakteristik sosial masyarakat memerlukan pendekatan dan skema pelayanan yang khusus dan kontekstual.
Tujuan utama pendirian dapur mandiri, termasuk dalam penanganan anak-anak berisiko stunting di wilayah pengungsian, adalah agar masyarakat dapat terlayani secara menyeluruh, hidup lebih layak, dan ke depan mampu mandiri.
Pelayanan publik, kata dia, harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di ibu kota kabupaten maupun wilayah terpencil, termasuk warga pengungsi di Mimika, Papua Tengah, serta Jayapura dan sekitarnya.
Elai disela-sela memantau pendirian dapur mandiri di Timika, Kamis pekan lalu, menyebutkan, peran pemerintah provinsi memiliki keterbatasan sehingga diperlukan respons dan tindak lanjut dari pemerintah kabupaten agar program nasional dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan secara optimal di daerah.
Secara teknis, pelaksanaan di lapangan akan ditindaklanjuti oleh bupati melalui rekomendasi kepada perangkat teknis untuk bekerja sama dengan mitra terkait, termasuk lembaga pendamping seperti 2PAM3.
Agar pelayanan berjalan optimal, diperlukan integrasi data serta koordinasi lintas sektor sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran.
Pasalnya, jumlah pengungsi asal Kabupaten Nduga di Mimika tercatat sebanyak 2.080 jiwa, termasuk 150 anak, sebagian di antaranya berisiko stunting.
“Dapur mandiri ini dibangun khusus untuk menangani kebutuhan gizi anak-anak yang berisiko stunting,” ujarnya.
Terkait pendanaan, Elai menekankan perlunya kejelasan sumber pembiayaan, baik dari tingkat kampung maupun skema pendanaan lainnya.
Ia mengakui saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, sehingga pemerintah provinsi dan kampung memiliki keterbatasan dana.
“Kami berharap dana hasil efisiensi yang ditarik ke pusat dapat dialokasikan kembali secara proporsional ke daerah untuk mendukung pelayanan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, tanpa alokasi yang memadai ke daerah, pemerintah daerah akan kesulitan menjalankan program, sementara kebutuhan masyarakat di lapangan sangat mendesak.
Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. (vis)
Jumlah Pengunjung: 17
