18 hours ago
10
JAKARTA, TIMIKAEXPRESS.id – Pemerintah resmi memulai babak baru percepatan pembangunan Papua.
Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 diluncurkan di Jakarta, Selasa (16/12/2025), sebagai panduan strategis pembangunan lima tahun ke depan.
RAPPP 2025–2029 menjadi instrumen penting untuk mewujudkan Papua yang sehat, cerdas, dan produktif, dengan menitikberatkan pada 19 program prioritas yang dirancang menjawab tantangan dasar pembangunan di Tanah Papua.
Peluncuran ini dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta seluruh gubernur dan bupati se-Tanah Papua.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menegaskan kuatnya komitmen kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, menjelaskan bahwa RAPPP 2025–2029 merupakan tahap kedua dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022–2041.
Rencana aksi ini disusun melalui proses panjang dan partisipatif sejak Desember 2023, dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BP3OKP, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, akademisi, serta mitra pembangunan. RAPPP kemudian ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025.
“RAPPP 2025–2029 adalah kompas pembangunan jangka menengah Papua, yang menyelaraskan program prioritas wilayah dengan RPJMN 2025–2029 serta mendukung trisula program prioritas Presiden,” ujar Medrilzam.
19 Program Prioritas untuk Papua
Secara ringkas, RAPPP 2025–2029 memuat 19 program prioritas yang dikelompokkan ke dalam beberapa pilar utama.
Papua Sehat, melalui:
1. Pelayanan kesehatan bergerak
2. Akselerasi akses dan mutu pelayanan kesehatan Papua Cerdas, melalui:
3. Pengembangan sekolah terbuka
4. Pengembangan sekolah sepanjang hari
5. Pengembangan sekolah berpola asrama
6. Akselerasi akses dan mutu pelayanan pendidikan
Papua Produktif, melalui:
7. Pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan
8. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
9. Swasembada pangan
10. Peningkatan investasi kawasan
11. Pembangunan ibu kota Daerah Otonom Baru (DOB) dan kawasan perkotaan berkelanjutan
Serta prasyarat pembangunan, meliputi:
12. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah
13. Swasembada air dan energi
14. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
15. Pembangunan rendah karbon dan pengelolaan lingkungan
16. Peningkatan kapasitas ASN dan pelayanan publik
17. Penguatan ketenteraman, ketahanan wilayah, dan harmoni sosial
18. Pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat
19. Penguatan seni dan budaya lokal
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua harus dimulai dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di enam sektor wajib, guna meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Enam sektor tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dalam mengharmoniskan program pemerintah pusat dan daerah.
“Harmonisasi program melalui Komite Eksekutif sangat penting agar semua sumber daya dan program berjalan sinergis dan hasilnya lebih efektif,” tegas Mendagri.
Menurutnya, RAPPP harus menjadi acuan utama bagi seluruh kepala daerah di Tanah Papua dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan.
Dukungan juga datang dari Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, Meki Nawipa, yang juga menjabat sebagai Gubernur Papua Tengah.
Ia menyatakan komitmen penuh seluruh kepala daerah untuk menyukseskan RAPPP 2025–2029.
Peluncuran RAPPP ini menjadi penanda komitmen kolektif pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan Papua yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (*/)
Jumlah Pengunjung: 18
