2 days ago
10
FOTO BERSAMA – Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Lukas Hindom saat foto bersama dengan tamu undangan di ruang Lotus, Hotel Front One, Selasa (2/12) (FOTO: GREN/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mimika.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Lotus Hotel Front One, Jalan Hasanuddin, Distrik Wania, Selasa (2/12).
FGD tersebut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Lukas Hindom, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal yang tergabung di MPP Mimika, narasumber dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Evert Lukas Hindom menyampaikan apresiasi kepada DPMPTSP dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen standar pelayanan.
Menurutnya, penyusunan SP dan SOP bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan langkah strategis dalam mendukung reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Mimika.
“Kita memiliki visi besar, yakni terwujudnya Mimika yang responsif, enerjik, transparan, terampil, objektif, dan berdaya saing menuju gerbang emas kebangkitan ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyusunan standar pelayanan penanaman modal dirancang agar proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan profesional.
Seluruh alur, biaya, dan waktu layanan harus disampaikan secara terbuka, didukung aparatur yang kompeten dan sistem kerja yang jelas melalui SOP/SP guna meminimalkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan.
“Seluruh nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membuka peluang investasi yang produktif dan berkeadilan bagi masyarakat Mimika,” tambahnya.
Kegiatan ini juga sejalan dengan enam misi pembangunan Kabupaten Mimika, di antaranya meningkatkan kualitas ASN, memperkuat pelayanan publik berbasis ekonomi kerakyatan, mewujudkan keterbukaan informasi layanan, mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Pelayanan publik merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, komitmen kita tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi harus diwujudkan melalui penerapan standar pelayanan secara konsisten di lapangan,” tegasnya.
Ia berharap FGD ini menghasilkan masukan dan rumusan terbaik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pertumbuhan investasi di Kabupaten Mimika.
“Mari kita bekerja bersama, menjaga semangat perubahan, dan menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi seluruh masyarakat Mimika,” pungkasnya. (via)
Jumlah Pengunjung: 44
