1 week ago
29
TIMIKAEXPRESS.id – Bupati Mimika Johannes Rettob memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRK Mimika pada Rapat Paripurna III Masa Sidang II DPRK Mimika atas Ranperda PP-APBD Mimika Tahun Anggaran (TA) 2024 pada Jumat (4/7/2025).
Jawaban yang disampaikan terkait inflasi daerah hingga pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Mimika, ini merupakan tanggapan terhadap berbagai masukan, saran, dan kritik yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRK terkait isu-isu strategis daerah.
Paripurna dipimpin langsung Ketua adprk Mimika Primus Natikapereyau, dengan didampingi WEakil Ketua I Asri Akaz, Wakil Ketua II Karel Gwijangge, II dan Wakil Ketua III Ester Tsenawatme.
Hadir pula Bupati Mimika Johannes Rettob dan jajaran Forkopimda, Pj Sekda Mimika Petrus Yumte, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati Mimika Johannes Rettob terlebiih dahulu menyampaikan terkait inflasi daerah, dijelaskannya bahwa Pemkab Mimika memberikan perhatian yang besar terhadap penanganan inflasi daerah dengan berbagai upaya.
Diantaranya pelaksanaan operasi pasar murah dan pangan murah.
Ia menyebut sepanjang tahun 2024 telah digelar 40 kali operasi pasar murah dan pangan murah yang menyasar masyarakat rentan di Distrik Kuala Kencana, Iwaka, Mimika Baru, Wania, Kwamki Narama, Mimika Timur, dan Distrik Mimika Barat.
Selain itu, tim pengendali inflasi daerah Mimika juga intens melakukan pengawasan terhadap ketersediaan stovk dan harga bahan pangan.
“Semuanya ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga bahan pangan di Mimika,” ujar John Rettob menanggapi pandangan umum Fraksi Golkar.
Termasuk melakukan update harga bahan pokok secara regular setiap hari untuk mengetahui pergerakan harga bahan pokok, dan memberlakukan subsidi transportasi angkutan umum bagi anak sekolah dan masyarakat, dan pelaksanaan gerakan tanam cabai.
Juga direalisasikan program pasar keliling dengan harga subsidi, operasionalisasi Toko tani ketahanan pangan, pengadaan ternak babi berjumlah 383 ekor, subsidi pakan ternak babi dan bantuan kandang ternak.
Serta pembinaan dan penyuluhan dengan pemberian obat dan vitamin kepada peternak babi.
Sementara itu, mengenai kajian DOB Kabupaten Mimika Barat, Mimika Timur dan Kota Timika, Johan Rettob menjelaskan bahwa penyusunan dokumen tersebut dilaksanakan sebagai upaya pemerintah mempersiapkan dokumen pendukung yang merupakan syarat dalam mengantisipasi dinamika isu pemekaran wilayah.
Kajian ini dibuat berawal dari adanya aspirasi masyarakat dengan tujuan mendekatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan melalui pembentukan tim pemekaran DOB Mimika Timur dan Mimika Barat sejak tahun 2012, kemudian direvisi pada tahun 2016, dan dokumennya kembali disusun tahun 2024.
Sedangkan dokumen pemekaran DOB kota Timika baru disusun di tahun 2025.
Ia menambahkan, Pemkab Mimika melalui Bappeda dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Mimika telah melakukan seminar pendahuluan dan studi kelayakan terkait pembentukan DOB melalui kerja sama dengan Unipa untuk mengkaji berbagai aspek, diantaranya aspek Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan mendapatkan gambaran komprehensif dan menjadi landasan penting dalam pembentukan DOB ke depan jika memang dibutuhkan.
Lebih jauh, kata John Rettob, pemekaran DOB ini masih dalam wacana, dan butuh tahapan panjang, serta melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, MRP, DPR, serta tokoh-tokoh masyarakat di wilayah setempat .
Menyusul terkait serapan anggaran yang masih rendah, yaitu 5,8%, John Rettob menjelaskan hingga Bulan Juni 2025 realisasi APBD Mimika baru 19,28%.
Ia tidak menampik, salah satu kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa serta kegiatan fisik sebagian besar masih berada dalam tahap pelelangan, dan diharapkan akan selesai dalam waktu dekat.
“Sebagian sudah berkontrak sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan realisasi APBD, yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,” urainya.
Sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, John Rettob menjelaskan Pemkab Mimika kini terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi SIKD RI yang
terintegrasi di seluruh Indonesia.
Selanjutnya, terkait pelayanan kesehatan, John Rettob mengungkapan bahwa pengendalian penyakit menular dan tidak menular dilaksanakan dengan cara kunjungan sehat di kota dan di kampung.
Demikian halnya Promosi Kesehatan (Promkes) melalui pelatihan kader Posyandu intens dilaksanakan pada tahun 2025.
Ia menyebut Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika telah berinovasi untuk penanggulangan malaria di Mimika dengan meluncurkan program “Tempo Kas Tuntas”, tanggulangi dan eliminasi malaria melalui pemeriksaan darah, obati dan awasi kepatuhan minum obat sampai tuntas, serta melakukan pengendalian vektor.
Dikatakan pula, ketersediaan obat malaria di Instalasi Farmasi Kabupaten Mimika selalu ada, termasuk zat aktif yang sama namun beda nama dan bentuk, yaitu obat DHP frimal, dikarenakan persediaan obat biru beberapa waktu lalu kosong, baik dari provinsi hingga pusat.
“Tapi saat ini obat malaria biru sudah tersedia sebanyak 504.000 tablet,” tandasnya seraya menyampaikan saran dan masukan dari Fraksi Golkar sangat relevan dengan program prioritas Pemkab Mimika
Dijelaskan pula, jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi merupakan bagian penting dari proses demokrasi di daerah.
Melalui jawaban ini, bupati selaku pimpinan daerah menunjukkan bahwa Pemkab Mimika responsif terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui fraksi-fraksi di DPRK, serta berkomitmen untuk terus membangun daerah secara bersama-sama. (eno)
Jumlah Pengunjung: 19
