8 hours ago
5
ILUSTRASI – Salah satu infrastruktur jembatan di Distrik Jila yang dibangun oleh Dinas PUPR Mimika pada Tahun 2022 ( FOTO: IST/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Fraksi Kelompok Khusus soroti kesenjangan infrastruktur, pendidikan di wilayah pesisir dan pegunungan, yang terisolir karena akses transportasi baik darat, laut dan udara yang terbatas.
Abrian Katagame, Ketua Fraksi Kelompok Khusus pada Sidang Paripurna II Masa Sidang II DPRK Mimika dalam rangka, mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRK terhadap Ranperda PP-APBD Mimika tahun anggaran 2024,
“Infrastruktur jalan dan jembatan yang belum memadai, begitupun perumahan layak huni, sumber air bersih ,yang kurang memadai, apalagi diwilayah pelosok,”ujar Abrian, Kamis (3/7/2025)
Selain itu kata Abrian kebutuhan fasilitas perbankan di pelosok, juga harus menjadi perhatian pemerintah demi memudahkan kegiatan transaksi ekonomi di daerah seperti Jila, Alama, Hoya, Tembagapura, sementara daerah pesisir seperti kampung Aparuka, Distrik MimikaBarat
Sementara di Distrik Mimika Tengah Kampung Timika Pantai, jembatan penghubung dari kampung lama dan kampung baru sudah sangat memprihatinkan karena telah terputus, serta distrik-distrik lainnya di wilayah pesisir.
“Jembatan sebagai penunjang ekonomi warga, terutama di distrik-distrik wilayah pegunungan juga pesisir, sehingga ini harus menjadi perhatian khusus, agar masyarakat bisa merasakan sentuhan pemerintah,”ungkap Adrian.
Sementara itu untuk, mewujudkan misi pembangunan sumber daya manusia yang cerdas dalam hal ini sektor pendidikan, pendidikan di distrik pedalaman masih memerlukan perhatian serius seperti daerah Alama sampai Duma.
“Di Kampung Duma tidak ada sekolah, beberapa distrik ada sekolah namun tenaga guru tidak ada, ataupun ada guru namun 1 guru harus mengajar 6 kelas. sehingga permintaan dari masyarakat terutama dari pesisir dan pegunungan mengenai keinginan pembanguan sekolah, sehingga ini perlu untuk di pertimbangkan,”ungkap Adrian lagi.
Bahkan tidak hanya itu, perumahan guru di Arwanop rusak berat begitupun di Distrik Agimuga.
“Kalau di Ayuka, sekolah sudah tidak layak, balai kampung juga tidak ada sehingga masyarakat hanya menggunakan gedung serba guna yang dipergunakan sekaligus sebagai ruang ibadah/gereja,”tambahnya.
Sementara itu, Fraksi Khusus juga menyoroti soal pemberian bantuan pendidikan, Fraksi meminta agar Pemda segera mengubah pola pemberian bantuan karena selama ini tanpa ada target yang pada akhirnya tidak tepat sasaran.
“Untuk itu baiknya difokuskan pada beasiswa pendidikan mahasiswa seperti pembayaran uang kuliah semester secara langsung serta biaya akomodasi lainnya namun tentunya harus dilaksanakan secara selektif, tepat sasaran, ini sekiranya akan menjadi bahan evaluasi kita bersama,”pungkasnya. (eno)
Jumlah Pengunjung: 36
