ASPIRASI – APA saat menyampaikan aspirasi di halaman Kantor Bupati Mimika, SP3, Kamis (4/12) (FOTO: GREN/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Aliansi Pemuda Amungsa (APA) kembali mendatangi Kantor Bupati Mimika di SP 3, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (4/12/2025), untuk menuntut realisasi kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus bagi anak-anak asli Amungme dan Kamoro.
Aksi yang dilakukan secara damai itu merupakan kelanjutan dari serangkaian demonstrasi yang sebelumnya juga digelar di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika, Jalan Poros SP 5.
Dalam orasinya, massa mendesak agar proses seleksi CPNS tahun 2025 segera dilaksanakan sebelum pergantian tahun 2026. Mereka juga meminta kejelasan mengenai komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika terhadap formasi khusus tersebut.
Ketua APA Mimika, Elois Kemong, mengatakan bahwa tuntutan itu telah disampaikan sejak tahun 2024, namun hingga kini belum mendapat kepastian dari pemerintah daerah.
“Hari ini kami datang lagi untuk meminta jawaban dari Bupati. Aspirasi ini sudah kami sampaikan sejak 2024, dan sekarang hampir masuk 2026, tapi belum ada kejelasan dari Pemkab Mimika,” ujar Elois kepada wartawan.
Menurutnya, kuota formasi khusus yang diminta berjumlah 315 orang, dengan pembagian 20 persen diperuntukkan bagi orang yang lahir dan besar di Timika (labeti), serta 80 persen untuk orang asli Amungme dan Kamoro.
Elois juga menyesalkan belum adanya kejelasan jadwal pelaksanaan tes, meski sebagian calon peserta telah mengikuti simulasi.
“Kami yang punya tanah sudah datang dengan baik-baik. Kami hanya minta kejelasan. Apakah kami harus melakukan aksi yang lebih besar lagi supaya didengar?” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa permintaan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah patuh pada ketentuan tersebut, terlebih Bupati dan Wakil Bupati Mimika merupakan putra daerah Amungme dan Kamoro.
“Di daerah lain aturan Otsus dijalankan. Mengapa di Mimika tidak? Kalau tuntutan ini belum dijawab, kami akan terus melakukan aksi sampai ada kepastian,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Mimika belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan tersebut. (via)
Jumlah Pengunjung: 43

2 days ago
10

















































