2 days ago
10
TABUH TIFA – Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Frans Kambu, bersama perwakilan dari Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih, serta Ketua Pengurus YPMAK, Dr. Leonardus Tumuka menabuh tifa menandai pembukaan Workshop Urgensi Pengembangan Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP) Kabupaten Mimika Tahun 2025–2045, di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis pecan lalu (FOTO: ISTIMEWA/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Bappeda bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih menggelar Workshop Urgensi Pengembangan Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP) Kabupaten Mimika Tahun 2025–2045, di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis pecan lalu.
Mewakili Bupati Mimika, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Frans Kambu, mengatakan workshop ini merupakan langkah awal strategis dan terukur dalam menata arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Mimika melalui pendidikan yang responsif dan berkelanjutan, menuju masyarakat cerdas, adil, dan sejahtera.
“Grand Design Pembangunan Pendidikan ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pendidikan berbasis data, bukti, dan konteks lokal,” ujar Frans Kambu.
Frans menambahkan, penyusunan GDPP sangat relevan untuk memperkuat kebijakan pendidikan agar menjadi energi baru dalam mewujudkan visi Gerbang Emas (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera) sebagai agenda prioritas pembangunan Kabupaten Mimika.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, GDPP berperan penting dalam mengarahkan transformasi pendidikan dan pengembangan SDM yang berkualitas, tangguh, dan kompetitif, khususnya dalam menyongsong bonus demografi tahun 2035.
“Dengan penguatan data, analisis, dan indikator pendidikan yang terpadu, kita dapat memetakan potensi, tantangan, serta kebijakan prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang,” terangnya.
Frans berharap workshop ini dapat membentuk pemahaman komprehensif mengenai urgensi GDPP sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka panjang bidang pendidikan di Kabupaten Mimika.
“Dokumen ini hendaknya menjadi panduan konkret agar setiap arah kebijakan pendidikan berpijak pada kondisi, kebutuhan, dan potensi masyarakat Mimika,” tegasnya.
Selain itu, Frans mengajak seluruh pihak—pemerintah, dunia usaha, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, dan pemuda—untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. (red)
Jumlah Pengunjung: 3
