2 weeks ago
34
FOTO BERSAMA – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, foto bersama tamu undangan usai pembukaan kegiatan di Ballroom Hotel Cenderawasih 66, Selasa (11/11). (FOTO: GREN/TIMEX)
TIMIKA,timikaexpress.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Hybrid Kanal Lapor dan Integrasi Data selama tiga hari, mulai 11–13 November 2025.
Giat yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Cenderawasih 66, Jalan Cenderawasih, Timika, ini menghadirkan tiga narasumber nasional dari Jakarta, yaitu Muhammad Arief Hadinata, Muhammad Musti, dan Bernarditto Andy Prabowo.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, dan diikuti sekitar 60 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta para operator atau person in charge (PIC).
Dalam laporan panitia, Frans Kambu menjelaskan bahwa Bimtek ini bertujuan meningkatkan kemampuan para PIC agar lebih sigap menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk melalui Kanal Lapor Mimika Center.
Melalui pelatihan ini, setiap OPD diharapkan dapat memanfaatkan fitur sistem secara maksimal, mempercepat tindak lanjut laporan, serta memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
“Langkah ini sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk mewujudkan Mimika yang Responsif, Enerjik, Transparan, Terampil, Objektif, dan Berdaya Saing menuju Gerbang Emas,” ujar Frans.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kegiatan ini untuk mendukung pengembangan ekosistem Smart City di Kabupaten Mimika.
“Program ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi,” katanya.
Ia berharap Layanan Terpadu Mimika Center dapat menjadi pusat layanan publik berbasis digital yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah.
Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan berintegritas.
“Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan teknis, tapi juga momentum memperkuat kolaborasi antar-OPD demi pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.
Ananias Faot juga menekankan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur dan aplikasi.
Kualitas SDM juga harus terus ditingkatkan agar sejalan dengan kebijakan nasional Satu Data Indonesia.
“Kita semua dituntut menyesuaikan diri dengan program transformasi digital. Pemerintah pusat menargetkan pada tahun 2041 seluruh layanan di Indonesia sudah berbasis digital. Jadi, jangan sampai kita alergi terhadap teknologi,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berupaya menyatukan berbagai aplikasi layanan publik menjadi satu sistem terpadu berbasis Satu Data.
“Dengan sistem ini, masyarakat dan OPD tidak akan bingung lagi. Setiap PIC juga akan memiliki tanggung jawab yang jelas melalui SK Bupati,” pungkasnya. (via)
Jumlah Pengunjung: 11
