1 day ago
8
TIMIKAEXPRESS.id – Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, menyoroti pola penegakan hukum yang dinilai tidak humanis dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayahnya.
Ia menyesalkan insiden penyisiran di Kampung Soanggama, Distrik Hitadipa oleh prajurit TNI Koops Habema pada 15 Oktober lalu, yang menewaskan 14 warga, termasuk empat anggota KKB yang disebut sudah tidak bersenjata.
“Jika mereka sudah diamankan, seharusnya diproses hukum, bukan justru dihilangkan nyawanya. Apalagi di antara korban terdapat warga sipil biasa, termasuk penyandang disabilitas dan seorang ibu yang hanyut di sungai saat melarikan diri,” ujar Bupati Aner kepada Timika eXpress di Hotel Horison Ultima Timika, Minggu (19/10/2025).
Ia mengungkapkan bahwa situasi keamanan di Intan Jaya sebenarnya mulai membaik dalam enam bulan terakhir.
Pembangunan pun sudah berjalan, termasuk di Distrik Hitadipa.
Namun, insiden yang terjadi, ini mencederai upaya damai yang tengah dibangun bersama.
Padahal Bupati Aner bersama Ketua Tim Penanganan Konflik Intan Jaya, Yoakim Mujizau, Anggota DPRD Anas Kogoya, dan Pastor Yanuarius Yance Yogi selaku tokoh agama Katolik telah bertemu dan berdialog dengan KKB Sabinus Waker, pada Juni lalu di Ugimba.
“ Dimana salah satu bukti bahwa situasi kondusif adalah pembangunan di Hitadipa yang sudah berjalan. Sayangnya, kejadian ini bisa mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap negara,” katanya.
Menurutnya, tugas menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama, bukan semata-mata tugas aparat.
Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, TNI-Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menciptakan kedamaian.
Perlu Evaluasi Penanganan KKB
Bupati Aner juga mendesak pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri, untuk mengevaluasi pendekatan dalam menangani KKB.
Ia menilai sebagian anggota KKB sudah mulai sadar dan ingin kembali ke NKRI serta mendukung pembangunan.
“Penegakan hukum jangan hanya dengan pendekatan keamanan. Mereka juga manusia. Harus ada keadilan sosial—akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sejak 2019, lebih dari 50 orang telah meninggal akibat konflik bersenjata di Intan Jaya. Korban berasal dari berbagai pihak—TNI-Polri, KKB, dan masyarakat sipil.
Yang paling disesalkan, menurutnya, adalah pemakaman massal terhadap para korban yang dilakukan di beberapa lokasi, termasuk di dekat gereja Soanggama.
Hal ini disebut menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat.
Pembangunan Terhambat, Masyarakat Trauma
Bupati Aner juga menyebut insiden ini menghambat aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Sekolah, puskesmas, serta kegiatan ekonomi masyarakat yang sempat mulai berjalan kini kembali terganggu.
Pemerintah daerah sebelumnya telah menggagas berbagai program pemberdayaan, seperti pembentukan tim ojek dan tim kebersihan kota bagi pemuda lokal.
Namun, kejadian ini dikhawatirkan akan menumbuhkan rasa permusuhan antargenerasi terhadap negara.
“Jika pendekatan keamanan menghilangkan nyawa, itu bukan cara yang manusiawi. Kami minta penegakan hukum dilakukan secara lebih beradab, adil dan humanis,” tutupnya.(vis)
Jumlah Pengunjung: 22
