4 days ago
14
KONFERENSI PERS – Ketua Lemasko, Gregorius Okoare didamping Wakil Ketua I Lemasko, Marianus Maknaipeku saat konfrensi pers, Sabtu (12/4) (FOTO: GREN/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) meminta pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, melakukan investigasi, dan secara transparan dalam mengendus adanya dugaan kasus korupsi yang dilakukan oknum pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.
Permintaan sekaligus desakan ini agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Johannes Rettob-Emanuel Kemong.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Lemasko, Gregorius Okoare saat menggelar konferensi pers di Kantor Putra Otomona pada Sabtu (12/4/2025).
Ia pun menegaskan kepada aparat penegak hukum, baik Kejari Mimik maupun KPK tidak boleh diam bila menemukan atau menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi, termasuk melakukan investigasi di Mimika, termasuk kabupaten lain di Papua Tengah.
“KPK harus turun langsung ke Papua, termasuk Mimika, dan periksa semua kepala OPD di Mimika kaitan dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran negara,” serunya.
Selain KPK dan Kejari Mimika, Gery Okoare kerap ia disapa juga mendesak Polda Papua dan Polres Mimika, pun harus transparan terhadap penyelidikan maupun hasil penyidikan dugaan kasus korupsi yang terjadi di Mimika.
“Jangan diamkan atau peti eskan, tapi harus transparan dalam penyelidikan indikasi korupsi di lingkup Pemkab Mimika,” tegas Gerry.
Pasalnya, di Mimika marak pengelolaan anggaran negara yang patut dicurigai, karena tidak sedikit program kegiatan pembangunan menyentuh langsung masyarakat.
“Mari kita mulai dengan suasana baru di masa pemerintahan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kami Lemasko tidak mau ada lagi saling tuding menuding. Intinya pejabat yang gelapkan uang negara harus ditangkap dan diproses hukum,” pungkasnya. (via)
Jumlah Pengunjung: 97
