1 day ago
7
MENANDATANGANI – Bupati Mimika Johannes Rettob dan Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau saat menandatangani Berita Acara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penjabaran APBD Mimika 2024 di Mimika, Papua Tengah, Jumat (4/7/2925) (FOTO: INDRI/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Dewan Perwailan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Papua Tengah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna, Jumat (4/7/2025).
Bupati Mimika Johannes Rettob, mengucapkan terima kasih kepada delapan fraksi yang telah menyampaikan pendapatnya dan menyetujui untuk penetapan Ranperda menjadi Perda pada Paripurna IV Masa Sidang II DPRK Mimika tentang penyampaian catatan rekomendasi DPRK Mimika terhadap LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran (TA) 2024 dan pendapat akhir fraksi DPRK Mimika.
Bupati John Rettob juga mengapresiasi anggota DPRK Mimika atas pencapaian dan kerja keras sehingga paripurna bisa berjalan dengan baik.
“Kita telah mendengar pendapat akhir LKPJ Bupati 2024 dan Ranperda PP-APBD 2024, maka tanggapan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi untuk pemeirntah akan menjadi koreksi dan masukan, agar ke depan dapat bekerja dengan sunguh-sunguh,”ujarnya.
Ia juga menghargai kekeluargaan antara eksekutif dan legislatif dalam rangka memberikan pelayanan guna perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi masyarakat.
“Momen ini menjadi awal yang baik dan sinergitas dalam satu semangat, sehingga agenda yang direncanakan bisa berjalan optimal dan maksimal untuk kepentingan masyarakat,” serunya.
Diharapnya pula, sinergitas yang telah terjalin dengan baik ini dapat terus dipertahankan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita satukan semangat dalam kebersamaan untuk membangun desa menata kota, demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, aman dan damai,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau mengatakan pembahasan penetapan Perda LKPj APBD 2024 telah melalui proses tahapan sesuai jadwal yang ditentukan.
“Kita bersyukur, delapan fraksi DPRK Mimika sepakat menyetujui penetapan Raperda LKPj APBD 2024 menjadi Perda, dengan catatan rekomendasi fraksi-fraksi menjadi bahan perbaikan tahun depan, tegasnya.
Ia menambahkan, LKPJ APBD 2024 memberikan gambaran program dan efisiensi penggunaan anggaran selama setahun.
Maka, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRK Mimika memberikan catatan sekaligus rekomendasi mendesak untuk perbaikan ke depan.
Adapun Perda LKPJ Bupati Mimika 2024 akan disampaikan ke Gubernur Papua Tengah untuk dievaluasi, sehingga nantinya memberikan gambaran terhadap target pelaksanaan dan pencapaian pembangunan selama setahun ke depan.
Rekomendasi mendesak, pertama dari Fraksi Golkar melalui anggotanya Iwan Anwar menyampaikan soal prioritas di bidang kesehatan.
Fraksi Golkar mendesak ketersediaan obat malaria gratis di seluruh Puskesmas.
Kemudian terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Amungsa, Fraksi Golkar meminta kajian konkret dengan Universitas Papua (Unipa) Manokwari bukan sekadar wacana.
Fraksi Golkar juga mengusulkan Yohanes Kapiyau, Mozes Kilangin, dan Pendeta Abdiel Tinal diusul kepada pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Papua Tengah agar melewati proses dan mekanisme formal sehingga ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional dari tanah Papua.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRK Mimika melalui juru bicaranya, Benyamin Sarira menyoroti persoalan guru berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK yang selalu mengalami penundaan pencairan gaji mereka agar mendapat perhatian.
Kemudian, terkait usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan kebersihan agar Pemda mendorong pasar khusus untuk mama-mama Papua dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah.
Di lain sisi, terkait transparansi dana hibah Fraksi PKB meminta agar plafon bantuan untuk partai politik (parpol) dinaikkan dari Rp 10 ribu menjadi Rp 50 ribu per suara.
Selanjutnya,Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui juru bicaranya Adrian Thie menyoroti ihwal pengawasan proyek.
“Konsultan wajib berada di lokasi dan mereka harus berkompeten. Dalam rangka pelestarian budaya lokal perlu digelar event seni budaya Suku Amungme dan Kamoro,” kata Adrian Thie.
Menyusul, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Desi Putrika menyoroti infrastruktur air bersih.
Pihaknya meminta Pemda harus menargetkan agar infrastruktur air bersih selesai selama masa jabatan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong.
Kemudian, terkait tapal batas agar segera menyelesaikan konflik dengan kabupaten tetangga.
Fraksi Gerindra melalui juru bicara Elinus Mom mengingatkan agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika segera berubah status dari rumah sakit tipe C ke B.
Rekrutmen tenaga lokal agar memprioritaskan mereka yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Mimika dalam mengerjakan proyek-proyek.
Fraksi lain seperti Eme Neme Yauware, Rakyat Bersatu, dan Kelompok Khusus juga menyoroti penyelesaian LPJ dana hibah untuk 27 organisasi, revitalisasi Pasar Mapurujaya, serta penempatan ASN Papua dalam jabatan strategis.
Pembahasan Ranperda PP- APBD Mimika Tahun 2024 dipimpin langsung Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, dengan didampingi Asri Akaz, Karel Gwijangge, dan Ester Tsenawatme selaku Wakil Ketua DPRK Mimika.
Hadir pula Bupati Mimika Johannes Rettob, dan jajaran Forkopimda, Pj Sekda Mimika Petrus Yumte, Gat Tebay Sekretaris Dewan (Sekwan), serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (eno)
Jumlah Pengunjung: 111
