9 hours ago
5
RAPAT – Pengurus YPMAK rapat bersama Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong di Kantor BPKAD, Mimika. (ANTARA/Marsel)
TIMIKAEXPRESS.id – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah menggandeng Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) dalam upaya pemberdayaan masyarakat setempat.
Bupati Mimika Johannes Rettob di Timika, Senin, mengatakan kerja sama dengan YPMAK, meliputi pemberdayaan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Kami sudah bertemu dan berdiskusi dengan YPMAK. Ke depan, akan ada MoU (nota kesepahaman) yang menjelaskan siapa mengerjakan apa dan di mana titik lokus pelaksanaannya,” katanya.
Ia mengatakan kerja sama bertujuan menyelaraskan program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah dan YPMAK.
Guna menghindari tumpang tindih dan memastikan efektivitas program di lapangan, Pemkab Manokwari segera melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan YPMAK sebagai lembaga dana kemitraan PT Freeport Indonesia.
Ketua Pengurus YPMAK Leonardus Tumuka mengatakan sinergisitas program antara pemda dan YPMAK penting dilakukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
YPMAK fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Amungme dan Kamoro, termasuk warga dari suku-suku lain di Kabupaten Mimika.
Sebagai lembaga pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, YPMAK mempunyai banyak program yang sejalan dengan pemerintah daerah.
Dibutuhkan kerja sama konkret yang dituangkan dalam nota kesepahaman agar terjadi pembagian kerja yang jelas.
“Kita perlu memastikan bahwa program berjalan terarah dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Mimika,” kata dia.
Ketua Pembina YPMAK Engel Enoch mengatakan Pemkab Mimika, YPMAK, dan PTFI membentuk tim teknis bersama untuk finalisasi perjanjian kerja sama berdasarkan sektor dan wilayah sasaran.
Tim teknis tersebut bertugas menyelaraskan arah program yang selama ini berjalan secara terpisah padahal memilih tujuan yang sama, yaitu pemberdayaan masyarakat.
Setelah adanya nota kesepahaman maka masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan instansi ekonomi dapat fokus pada masing-masing program yang disepakati.
“Di tingkat teknis, kita akan duduk bersama untuk identifikasi program, pembagian tanggung jawab, pembiayaan, serta skema monitoring dan evaluasi,” katanya. (ant)
Jumlah Pengunjung: 32
