Putusan Dismissal Sesi-I MK, Enam Sengketa Pilkada Lanjut, 52 Perkara Dihentikan

9 hours ago 3

SIDANG – Ketua MK Suhartoyo (tengah), Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri), dan 7 Hakim Konstitusi saat memimpin sidang dismissal 2024. Sengketa Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Mahkamah Konstitusi menggelar sidang dismissal atau pengucapan ketetapan dan putusan yang digelar pada Selasa (4/2/2025) atas perselisihan pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota (kepala daerah PHPU) atau Pilkada 2024 (FOTO: IST/TIMEX)

JAKARTA,TIMIKAEXPRESS.id – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ( MK ) telah memutuskan 58 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), yaitu Pilkada Serentak 2024 melalui persidangan dismissal sesi I yang dilaksanakan di ruang sidang Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Dari puluhan gugatan tersebut, hanya 6 perkara yang ditetapkan lanjut ke tahap pembuktian, sedangkan 52 perkara dinyatakan gugur atau dihentikan.

Putusan dismissal 52 perkara PHPU itu dibacakan langsung oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

“Dari 58 nomor register perkara yang dipanggil, 52 yang dibacakan itu dinyatakan dihentikan, sedangkan enam perkara yang tidak diucapkan adalah perkara-perkara yang akan dilanjutkan ke persidangan pemeriksaan lanjutan,” ucap Saldi Isra.

Adapun Enam perkara yang akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan, di antaranya Kota Tasikmalaya, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mimika, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Aceh Timur.

Adapun sidang pembuktian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli, dijadwalkan pada tanggal 7-17 Februari 2025.

“Kalau ini adalah PHPU kabupaten-kota, jumlah saksi atau ahli untuk tiap-tiap perkara dan tiap pihak itu maksimal 4 orang,” tambahnya.

Dimana pengajuan daftar saksi ataupun ahli, paling lambat dilakukan satu hari kerja sebelum persidangan.

Saksi ataupun ahli pun diminta melampirkan keterangan tertulis tentang apa yang akan disampaikan dipersidangan nanti.

Kuasa Hukum MP3 Apresiasi Keputusan MK

Kuasa hukum pasangan Maximus Tipagau-Peggi Patrisia Pattipi (MP3), Siti Fatonah Nurhidayah, mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Permohonan Nomor: 272/PHPU.BUD-XXIII/2025 ke tahap pemeriksaan permohonan pokok perkara.

Menurutnya, keputusan ini menjadi langkah awal dalam perjuangan menegakkan keadilan bagi masyarakat Mimika.

“Kami menyambut baik keputusan ini,” ujar Siti Fatonah kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).
Ia menegaskan, proses ini bukan sekadar gugatan hukum, tetapi juga upaya menjaga demokrasi yang sehat dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat di Mimika.

“Ini adalah langkah awal menuju tatanan demokrasi yang baik untuk masyarakat Mimika,” katanya.

Wanita yang akrab disapa Nurul itu juga optimis timnya mampu menghadirkan bukti-bukti kuat dalam sidang pemeriksaan nanti.

“Kami yakin bukti dan saksi yang kami ajukan akan mengungkapkan kebenaran,” ujarnya.

Selain menyampaikan apresiasi, Siti Fatonah Nurhidayah juga berterima kasih kepada seluruh simpatisan, relawan, dan pendukung pasangan Maximus-Tipagau yang telah bekerja keras mengawal jalannya proses hukum ini.

“Saya ucapkan terima kasih atas doa dan usaha dari semua pihak yang telah berjuang hingga putusan dismissal ini bisa dilalui,” ujarnya.

Untuk diketahui, MK memutuskan menerima gugatan Pilbup Kabupaten Mimika, Papua Tengah yang diajukan pasangan Cabup-Cawabup Mimika nomor urut 2 Maximus Tipagau-Peggi Patrisia Pattipi.

Putusan dismissal PHPU Maximus-Tipagau-Peggi Patrisia Pattipi dengan Nomor perkara 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 dibacakan langsung oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025). (tim)

Berikut Rincian 6 Perkara yang Dilanjutkan pada Sesi I: