3 days ago
16
MENABUH TIFA– Ketua Umum Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP) Nasional, Brigjen Pol. (Purn) Hilman Tahyib Mandagi, didampinggi Pengurus DPW SKPP Provinsi Papua Tengah, DPD SKPP Mimika, menabuh tifa menandai launching pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mimika, yang berlangsung di Hall Room Hotel Grand Tembaga pada Selasa (15/4/2025) (FOTO: INDRI/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah secara resmi dimulai dengan diluncurkannya (Launching) 18 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sehat di wilayah setempat.
Launching oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (DPW-SKKP) Papua Tengah, Dr. Drg. Aloysius Giyai ditandai dengan pemulukan tifa di Hall Room Hotel Grand Tembaga pada Selasa (15/4/2025).
Adapun peresmian dapur umum ditandai dengan peletakan batu pertama di salah satu lokasi erlokasi di sekitar kawasan “Pohon Jomblo”, Irigasi, Timika.
Ketua DPW-SKPP Papua Tengah Aloysius Giyai pada kesempatan itu, mengatakan dari 18 SPPG tersebut enam diantaranya masih dalam tahapan renovasi, dan 12 lainnya akan dibangun baru.
“Program MBG ini betul-betul dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, artinya bahan pangan lokal yang dijadikan sebagai menu merupakan hasil dari petani di kampung, begitu juga dengan hasil pertanian dan peternakan,” katanya.
Selain itu, menurut Giyai, dapur sehat akan dikelola oleh kaum ibu dari denomiasi gereja dan kampung yang direkrut oleh pengurus SKKP di setiap kabupaten, yang di dalamnya terdapat sebanyak 47 tenaga relawan pengelola dapur sehat.
“Kemudian ditambah tiga orang yang sementara ini direkrut oleh Badan Gizi Nasional (BGN), diantaranya manajer dapur sehat, tenaga akuntan dan ahli gizi,” ujarnya.
Pihaknya berharap program MBG di 18 SPPG atau dapur sehat di Kabupaten Mimika segera melayani penerima manfaat mulai dari ibu hamil atau menyusui, balita hingga peserta didik, mulai PAUD hingga jenjang SMA.
Dijelaskannya, SKPP merupakan salah satu sayap dari lembaga Badan Gizi Nasional (BGN).
Meskipun dinamakan SKPP, namun untuk se-Tanah Papua pelaksanaan MBG dilakukan oleh masyarakat setempat.
Dia menambahkan pengelolaan dapur sehat dilakukan dengan standar yang cukup ketat termasuk dalam hal verifikasi kelayakan dan infrastruktur dapur.
“Kalau belum ada legalitas terkait standar harga, maka tidak ada izin untuk MBG, karena memang kami membutuhkan dasar hukum yang jelas,” katanya lagi.
Dia mengatakan khusus di Papua standar biaya senilai Rp35 ribu per anak berbeda dengan daerah lain, yakni Rp15 ribu per anak.
Adapun dapur sehat di Kabupaten Mimika berada di wilayah perkotaan yang mudah diakses.
Sedangkan untuk daerah pesisir dan pegunungan, pelaksanaan MBG masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) untuk menyesuaikan jumlah siswa dan penerima manfaat.
Dijelaskan pula, selain di Mimika, pihaknya pun baru melaunching 13 dapur sehat di Nabire, 18 di Kabupaten Puncak, 22 di Kota Jayapura, 4 di Dogiyai dan 1 dapur sehat di Kabupaten Puncak.
Lebih lanjut, katanya, untuk pembangunan dapur sehat model pertama akan diambil alih oleh BGN, bila tidak diterapkan model kedua, yaitu menganut sistem pemberian hibah Pemda setempat, dan model ketiga melibatkan kemitraan mandiri.
“Jadi, program pembangunan dapur sehat ini secara bertahap hingga akhir Desember, selebihnya tidak ada lagi penambahan,” tandasnya.
Sementara Ketua SKKP Kabupaten Mimika, Stignal Johnny Beanal mengatakan pihaknya mengajak seluruh masyarakat setempat untuk menyukseskan program MBG di Mimika.
“Kami juga mengajak masyarakat adat untuk mendukung program MBG di Kabupaten Mimika,” katanya.
Ia menyebut 18 lokasi dapur sehat di Mimika masih difokuskan di lima distrik dalam kota, sedangkan untuk wilayah pesisir dan pedalaman, pihaknya masih menunggu Juknis, sebagai dasar acuan.
Menekan Malnutrisi dan Stunting
Pada kesempatan itu, Ketua Umum SKKP Nasional, Brigjen Pol (Purn) Hilman Tahyib Mandagi, mengatakan kehadirannya di Mimika guna untuk melihat pola kerja dapur sehat.
Menurut dia, secara struktural dapur sehat di Mimika sangatlah lengkap karena didukung penuh oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, TNI/Polri juga PT Freeport Indonesia.
Mengingat tujuan utama dari program MBG adalah untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Mimika.
“Launching SPPG ini serentak se-tanah Papua, dan informasi yang kami rampung, kurang lebih 100 dapur sehat dibangun di wilayah Papua, ini sudah lengkap dengan pola struktur kerja,” terangnya.
Ia pun mengapresiasi karena hanya di Mimika yang ada pakta integritas, ini tidak terlepas dari adanya dukungan penuh pihak mitra, tidak seperti daerah lain.
Untuk itu, ia berharap kolaborasi multipihak dalam mensukseskan MBG bisa terus berjalan, untuk mewujudkan Indonesia emas pada 2045. (eno)
Jumlah Pengunjung: 108
