5 days ago
20
TIMIKA, timikaexpress.id — Pemerintah Kabupaten Mimika mulai melaksanakan assessment bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya pemetaan kompetensi pegawai.
Kegiatan ini bertujuan memperbarui profil aparatur secara objektif, bukan untuk menentukan jabatan tertentu.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa assessment merupakan proses rutin yang wajib diikuti ASN sesuai mekanisme penilaian kompetensi.
“Ini proses biasa. Semua ASN punya hak ikut tes. Assessment ini untuk melihat profil pegawai, bukan sesuatu yang perlu ditakuti,” kata Bupati John Rettob di Timika.
Kuota Terbatas, Prioritas Diatur
Pemkab Mimika mengajukan kuota 1.000 peserta kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun hanya 668 yang disetujui.
Dengan keterbatasan kuota, pemerintah daerah menerapkan prioritas sebagai berikut:
1.Pejabat struktural Eselon IIIa, IIIb, IVa, IVb
2.ASN pada UPTD
3.Pegawai berpangkat tinggi tanpa jabatan
4.Tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang tidak lagi menjabat fungsional
Sementara itu, ASN yang hasil assessment sebelumnya masih berlaku tidak diikutkan, yakni:
153 ASN yang mengikuti profiling tahun 2023 (berlaku hingga Juli 2026).
95 ASN yang mengikuti seleksi terbuka/uji kompetensi.
Bupati Rettob menegaskan bahwa assessment ini bukan untuk menentukan jabatan eselon III dan IV, karena mekanismenya terpisah.
Assessment 2025 menjadi bagian dari penerapan Sistem Manajemen Talenta (Simata) untuk menata kompetensi dan menempatkan pegawai sesuai kebutuhan organisasi.
“Ini assessment pegawai, bukan assessment pejabat. Peta kompetensi inilah yang menjadi dasar penempatan ke depan,” tegasnya.
Untuk jabatan kepala distrik, Pemkab Mimika menyiapkan assessment tersendiri berupa wawancara, di mana setiap PPK distrik mengusulkan tiga kandidat untuk disaring menjadi satu.
Terkait hal ini, Pemkab Mimika masih menunggu kemungkinan tambahan kuota apabila terdapat daerah lain yang tidak menggunakan jatah assessment.
“Kita sudah minta penambahan. Banyak ASN ingin ikut tes. Semoga dalam satu dua hari ada kabar baik,” ujar Bupati Rettob.
Assessment ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menempatkan pegawai secara tepat berdasarkan kompetensi. (*/)
Jumlah Pengunjung: 84
