2 days ago
14
Maximus Tipagau (FOTO: DOK/TIMEX)
TIMIKA, timikaexpress.id – Tokoh masyarakat sekaligus pengusaha muda asli Papua, Maximus Tipagau, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak bersikap tegas dan serius dalam menyelesaikan konflik yang terus memanas di Distrik Kwamki Narama.
Konflik yang berlangsung sejak Oktober 2025 tersebut telah menimbulkan korban jiwa, mengganggu keamanan warga, serta mengancam stabilitas pemerintahan daerah.
Menurut Maximus, konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan itu tidak lagi sekadar persoalan antarwarga, melainkan telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan, keamanan, dan kewibawaan negara.
“Saya sangat prihatin. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk hadir dan menjadi penengah. Konflik ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” kata Maximus, Senin (5/1/2026).
Ia mengingatkan bahwa Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa bersama Forkopimda Mimika dan Kabupaten Puncak sempat memediasi kedua kelompok yang bertikai pada awal Desember 2025.
Namun, hingga kini upaya tersebut belum menghasilkan perdamaian permanen.
Menyusul kembali jatuhnya korban jiwa pada Minggu (4/1/2026) dan meninggalnya seorang perempuan paruh baya pada Senin (5/1/2026), Maximus mendesak Polres Mimika bertindak tegas, termasuk menangkap aktor utama di balik konflik.
“Ini sangat tidak manusiawi. Aksi balas-balasan hingga jatuh korban jiwa menunjukkan penegakan hukum tidak boleh setengah hati. Kepala perang dari kedua kubu harus segera ditangkap dan diproses hukum. Negara harus hadir dan menunjukkan tidak ada pihak yang kebal hukum,” tegasnya.
Ia mencatat konflik tersebut telah menelan sekitar 10 korban jiwa, termasuk korban luka dari unsur kepolisian.
Selain aspek keamanan, Maximus juga menyoroti lemahnya pendataan administrasi kependudukan di wilayah konflik. Ia meminta Pemkab Mimika melalui Pemerintah Distrik Kwamki Narama melakukan pendataan menyeluruh untuk memastikan status warga.
“Harus jelas mana warga ber-KTP Mimika dan mana warga Kabupaten Puncak. Ini penting agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antar pemerintah daerah,” ujarnya.
Meski mendorong penegakan hukum, Maximus menegaskan bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup.
Ia meminta kedua kepala daerah membuka kembali ruang dialog dengan mengedepankan hukum positif tanpa mengabaikan hukum adat.
“Pendekatan humanis dan musyawarah adat akan melahirkan perdamaian yang lebih kokoh dan berkelanjutan dibanding sekadar penjagaan aparat,” katanya.
Maximus mengingatkan, pembiaran konflik berlarut-larut akan merusak kredibilitas pemerintah daerah dan menghambat pembangunan di Papua Tengah.
“Stabilitas pembangunan tidak akan terwujud selama konflik horizontal seperti ini tidak diselesaikan hingga ke akar masalah,” ujarnya.
Ia menambahkan, sekitar satu dekade lalu, Kwamki Narama yang hanya berjarak beberapa menit dari Bandara Mozes Kilangin Timika merupakan wilayah yang aman dan kondusif.
“Ini membuktikan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat agar konflik sekecil apa pun bisa segera diatasi sebelum meluas,” ucapnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Maximus juga mengusulkan agar tradisi konflik dialihkan menjadi festival budaya sebagai kearifan lokal yang edukatif, termasuk menghidupkan kembali Festival Kamoro Kakuru.
“Dengan dukungan Otonomi Khusus dan APBD Mimika yang besar, masyarakat asli Papua harus merasakan keamanan, kesejahteraan, dan penghormatan atas hak-haknya,” pungkasnya. (*/)
Jumlah Pengunjung: 42
