2 months ago
65
NABIRE, TIMIKAEXPRESS.id – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar 60,66 persen per 25 Juli 2025.
Capaian ini menjadi yang tertinggi secara nasional dibanding provinsi lain di Indonesia.
Data tersebut disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Realisasi Keuangan Daerah yang melibatkan seluruh kabupaten/kota di wilayah Papua Tengah.
Acara berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (29/7), dan dibuka oleh Asisten III Setda Papua Tengah, Zakharias Marey, mewakili Gubernur Meki Nawipa.
Dalam sambutannya, Zakharias menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.
“Setiap rupiah dari APBD harus digunakan secara tertib, efisien, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Meski capaian pendapatan tinggi, Zakharias mengungkapkan realisasi belanja daerah masih tergolong rendah, baru mencapai 33,75 persen.
Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah provinsi agar manfaat APBD segera dirasakan masyarakat.
Ia membeberkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, antara lain keterlambatan penetapan pejabat pengelola keuangan, minimnya pemahaman perangkat daerah terhadap proses pengadaan barang dan jasa, serta lambatnya penyaluran dana transfer.
“Keterbatasan akses internet dan proses lelang yang lambat juga turut menjadi hambatan,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Papua Tengah mendorong percepatan penyerapan anggaran melalui berbagai strategi.
Langkah tersebut antara lain mempercepat realisasi belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal sesuai pedoman Kementerian Dalam Negeri.
Koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga ditingkatkan guna memperkuat pemahaman teknis di lingkungan OPD.
Selain itu, pemerintah mendorong pemanfaatan Katalog Elektronik Versi 6 serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam transaksi belanja.
“Pemprov menargetkan minimal 40 persen belanja barang dan jasa dialokasikan untuk produk usaha kecil dan koperasi,” ungkap Zakharias.
Ia juga menekankan pentingnya peran Inspektorat Daerah dalam memberikan pendampingan kepada OPD dan mengidentifikasi permasalahan di lapangan. Koordinasi aktif dengan Inspektorat Jenderal serta Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri turut dilakukan untuk mempercepat realisasi APBD.
“Pembentukan tim monitoring dan evaluasi serta rapat evaluasi berkala menjadi kunci agar dampak anggaran bisa segera dirasakan masyarakat Papua Tengah,” pungkasnya. (*)
Jumlah Pengunjung: 2
