Banyak Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir Tidak Tertolong

DEMO – Masyarakat dari empat distrik wilayah pegunungan saat mebggelar demo di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jalan C. Heatubun, Selasa (29/4/2025) (FOTO: GREN/TIMEX)

TIMIKAEXRESS.id – Lantaran terkendala akses pelayanan dasar akibat dihentikannya penerbangan perintis (subsidi) ke wilayah pegunungan, situasi di luar dugaan pun terjadi.

Banyak ibu hamil dan bayi baru lahir tidak tertolong karena terkendala dan terbatasnya akses layanan kesehatan.

Tidak sedikit pula anak-anak yang tidak sekolah karena tidak ada guru yang mengajar.
Bahkan warga di empat distrik wilayah pegunungan, yaitu Distrik Jila, Hoeya, Alama, dan Distirk Tembagapura boleh dikata terisolasi.
Kondisi ini mendesak warga dari empat distrik wilayah pegunungan, yang tergabung dalam Tim Peduli Penerbangan Subsidi menggelar unjuk rasa di halaman kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Mimika, Jalan C. Heatubun, Distrik Mimika Baru, Mimika-Papua Tengah pada Selasa kemarin.

Ratusan massa juga membentangkan spanduk dan pamplet dengan tulisan yang menohok, diantaranya:

“Pemerintah Kabupaten Mimika, stop stigma 4 distrik pedalaman menjadi zona merah”

“Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perhubungan segera buka akses pelayanan transportasi udara bersubsidi”.

“Pemerintah segera selesaikan bandara yang dalam proses pembangunan di Distrik Hoeya dan Alama, dan segera verifikasi, registrasi Lapangan Terbang Jila yang sudah di bangun”.

Ratusan massa yang ditemui langsung Kepala Dishub Mimika, Jania Basir Rantedanun, juga menyampaikan sejumlah butir poin aspirasi, yakni penerbangan perintis bersubsidi harus segera dibuka agar masyarakat terlayani dan tidak lagi terisolir.

Miler Janampa dalam orasinya, mengatakan sejak dihentikannya penerbangan bersubsidi ke empat distrik wilayah pegunungan, sendi kehidupan masyarakat setepat, mulai ekononomi, pendidikan, bahkan kesehatan lumpuh total.

“Banyak bayi dan ibu hamil tidak mendapatkan tertolong. Kami minta Dishub Mimika harus segera sikapi ini,” tandasnya.

Sementara Eli Dolame selaku koordinator aksi, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika segera menyelesaikan Lapter di wilayah pegunungan yang sedang dibangun, yaitu di Distrik Hoeya.

“Sejak 2014 di Hoeya tidak ada Lapter, jadi mohon direalisasikan tahun ini. Kami minta dalam satu bulan harus direalisasikan. Kalau tidak, kami akan duduki Bandara Mozes Kilangin,” tegasnya.

Selain itu, Petrus Kibak, tokoh masyarakat Jila menyampaikan keprihatinannya sejak dihentikannya layanan penerbangan ke wilayah pegunungan yang sudah lebih dua tahun.

“Kami masyarakat benar-benar alami kesulitan dalam akses layanan dasar. Pemerintah harus sikapi apa yang kami rasakan, dan adanya stigma daerah pedalaman termasuk empat distrik wilayah pegunungan menjadi zona merah, ini harus dipulihkan. Jangan faktor keamanan dijadikan alasan dihentikannya layanan penerbangan subsidi,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan massa dari empat distrik wilayah pedalaman, Jania Basir Rantedanun, mengatakan Pemkab Mimika bersama pihaknya telah berupaya meyakinkan operator penerbangan untuk layani penerbangan ke wilayah pegunungan, namun mereka beralasan faktor keamanan.

“Kami sudah hubungi maskapai Susi Air untuk layani subsidi penerbangan perintis, tapi sampai saat ini pihak Susi Air tidak bersedia karena alasan keamanan. Jadi, bukan Pemkab Mimika yang tidak mau, tapi operatornya,” jelas Jania kerapa ia disapa.

Lanjut Jania, pihaknya sudah berupaya mengurus layanan penerbangan peristis ini sejak Januari lalu.

“Kita mau penerbangan subsidi, penerbangan perintis tetap jalan, dan kita masih lobi ke operator yang bersedia supaya masyarakat pegunungan segera dilayani,” ujarnya.

Jania pun menjelaskan, saat ini ada penerbangan carteran, tapi biayanya lebih mahal dari penerbangan subsidi, namun resikonya menjadi tanggung jawab dari operator tersebut.

Ia menambahkan, hingga 2024 lalu, penerbangan subsidi ke wilayah pedalaman masih ditanggung oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Namun, pasca aksi penyanderaan Pilot Susi Air dan pembakaran helikopter di Distrik Alama di tahun yang sama, maka pihak operator menghentikan layanan penerbangan, dan Kemenhub pun mencabut anggaran penerbangan subsidi.

Dengan anggaran yang tersedia, pihaknya masih melakukan koordinasi atau lobi dengan operator penerbangan agar secepatnya mau bekerjasama melayani akses penerbangan masyarakat ke dan dari wilayah pegunungan di Mimika dan sekitarnya. (via)

Jumlah Pengunjung: 77