4 days ago
16
MENYERAHKAN – Anggota Majelis Rakyat Papua Tengah (MRP PT) Pokja Agama, Yehuda Gobai secara resmi menyerahkan aspirasi tuntutan aksi pemalangan kantor MRP kepada Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa pada Rabu (25/6/2025) (FOTO: ISTIMEWA/TIMEX)
NABIRE, TIMIKAEXPRESS.id – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah mendesak Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa menindaklanjuti serta melakukan evaluasi secara total terhadap pimpinan dan sekretaris di tubuh lembaga kultural tersebut.
Selain melakukan aksi pemalangan, anggota MRP Papua Tengah pun telah menyerahkan aspirasi tuntutan kepada Gubernur Meki Nawipa untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Dalam pertemuan dengan Gubernur Meki Nawipa di Kantor Gubernur Papua Tengah pada Rabu (25/6/2025), Yehuda Gobai, Anggota MRP Papua Tengah Pokja Agama, menjelaskan aksi pemalangan yang dilakukan merupakan reaksi spontan atas sinyalemen ketidakberesan tata kelola kelembagaan MRP lantaran menyimpang dari ketentuan.
“Setelah pertemuan dengan Gubernur Meki Nawipa, kami sudah serahkan aspirasi tuntutan, yaitu mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap level pimpinan, mulai ketua, wakil ketua, dan sekretaris MRP Papua Tengah,” serunya.
Menurut Yehuda, MRP sebagai lembaga kultural memiliki fungsi utama perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP).
Namun, dalam praktiknya, program kegiatan kerja yang telah disusun oleh masing-masing Pokja, baik Pokja Agama, Adat, maupun Perempuan, semuanya tidak dijalankan sebagaimana ketentuan dan aturan yang berlaku.
Ia tidak menampik, akar permasalahannya dikarenakan tidak dijalankannya jadwal kegiatan kelembagaan, meskipun seebelumnya telah dibahas dan dirancang dalam rapat pleno MRP Papua Tengah.
“Penilaian kami, tiga unsur pimpinan di tubuh MRP Papua Tengah disinyalir mengabaikan hasil rapat pleno, bahkan ada dugaan menghambat kerja Pokja, sehingga berdampak pada tidak maksimalnya kinerja anggota MRP secara menyeluruh. Kami menilai sistem manajerial dilevel pimpinan MRP tidak berjalan maksimal karena tidak memahami fungsi tugas kelembagaan. Jadi, kami minta Gubernur Papua Tengah segera lakukan evaluasi terhadap unsur pimpinan termasuk sekretaris MRP Papua Tengah,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Yehuda pun menyoroti soal ditiadakannya kegiatan penting seperti reses dan hearing publik, yang merupakan program rutin tahunan.
Ia menyebut, pada tahun 2024 tidak satupun kegiatan tersebut dilaksanakan.
Bahkan di tahun 2025, program-program itu baru sekali dilaksanakan, itu pun atas desakan anggota MRP Papua Tengah terpilih.
Yehuda juga menyinggung soal dugaan praktik pemotongan dana kegiatan yang dinilai tidak transparan dan akuntabel.
“Yang kami ikuti adalah pemotongan dana kegiatan hanya diketahui oleh Sekretaris MRP dan Kepala Bagian Keuangan, dan kami menduga ada ketidakwajaran, sehingga perlu diusut,” katanya.
Dikatakan pula, aspirasi ini juga akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mendagri Tito Karnavian selaku Pembina Utama lembaga kulturan Otonomi Khusus (Otsus).
Yehuda dan anggota MRP Papua Tengah pun menyambut baik respons Gubernur Meki Nawipa bahwa secepatnya akan mengambil langkah konkret dan strategis untuk membenahi tata kelola kelembagaan MRP Papua Tengah, agar situasi yang terjadi kini tidak lagi terulang. (*/)
Jumlah Pengunjung: 49
