10 hours ago
3
MENGIKUTI – Para peserta mengikuti forum konsultasi publik Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk Tahun Anggaran 2026 yang digelar Bappeda Mimika di Resto Cenderawasih 66, Selasa (11/3/2025) (FOTO: INDRI/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika menggelar forum konsultasi publik Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini digelar di Hotel dan Resto Cenderawasih 66 pada Selasa (11/3/2025), dibuka secara resmi oleh Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte, dan dihadiri para pimpinan OPD lingkup Pemkab Mimika, perwakilan lembaga adat, tokoh masyarakat serta semua stakeholder lainnya.
Adapun tema Renja 2026 yang diusung, “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Mimika”.
Dalam sambutannya, Petrus Yumte mengatakan penyelenggaraan forum konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan tahapan penyusunan rancangan awal rencana Renja Kabupaten Mimika Tahun 2026.
Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Dimana forum konsultasi publik yang diinisiasi Bappeda Mimika dengan melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan, guna menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah.
“RKPD tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Mimika, yang akan menjadi tujuan dan sasaran yang akan dicapai tahun depan,”ujarnya.
Dengan menitikberatkan kesejahteraan terhadap pelayanan masyarakat, maka Petrus kerapa ia disapa, sangat mengharapkan prioritas pembangunan Mimika di 2026 nanti berfokus pada penanganan kemiskinan ekstrim dan inflasi serta penurunan angka stunting (gagal tumbuh pada anak).
“Karena berdasarkan data BPS Mimika tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita (Mimika-Red) berada pada level 75,91, ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat sudah berjalan sesuai yang diharapkan, sekaligus menjadi yang tertinggi di Provinsi Papua Tengah,”ungkapnya.
Sementara indikator kinerja utama lainnya, yakni berhubungan dengan pelayanan publik, indeks kualitas layanan infrastruktur, indeks masayarakat, termasuk indeks penurunan pelanggaran hukum, ke depannya diharapkan semakin baik.
“Untuk itu, saya ingatkan ke seluruh pimpinan OPD, perlu diingat bahwa aspirasi dan harapan dari berbagai pihak dapat dihimpun untuk mempertajam indikator kinerja, tujuan maupun sasaran program dari setiap perangkat daerah guna meningkatkan indikator kinerja utama sebagai sistem pencapaian kinerja kabupaten Mimika,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Mimika, Dr. Ir. Yohana Paliling, M.Si., mengatakan dengan mengundang OPD, stakeholder terkait, lembaga adat dan tokoh masyarakat, nantinya secara saksama membahas rancangan Renja 2026.
“Jadi, kami sangat berharap partisipasi aktif dalam memberikan masukan, saran, serta mengangkat isu-isu maupun permasalahan yang dirasakan masyarakat selama ini, tapi belum ditangani oleh OPD teknis,” katanya.
Menurut Yohana, dalam pembahasannya nanti, urusan wajib tetap menjadi prioritas, sehingga OPD teknis seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, diundang dalam forum ini.
Diharapnya pula, dari forum ini, apabila ada usulan dari stakeholder terkait, maka ke depannya, masing-masing OPD dapat menganggarkan untuk kegiatan konsultasi publik sebelum dibahas lebih lanjut pada forum tingkat kabupaten.
“Kami juga minta pihak legislatif, menyediakan ruang konsultasi dengan OPD teknis melalui kegiatan hearing. Setelah forum konsultasi publik ini, Bappeda akan lanjutkan ke forum OPD. Dimana usulan dari forum ini akan dimasukkan ke dalam Renja OPD dan dipadukan dengan aspirasi dari setiap distrik maupun hasil reses DPRK Mimika,” paparnya.
Yohana juga menyebut sejumlah usulan yang mengemuka dalam forum ini, diantaranya upaya mengembalikan anak-anak putus sekolah, menampung hasil panen masyarakat agar tidak mubazir, dan tidak kalah penting, yaitu memaksimalkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, ada masukan terkait peningkatan pelayanan kesehatan, penanganan persampahan, pengadaan infrastruktur maupun fasilitas air bersih, peningkatan serta perbaikan akses jalan maupun jembatan, dan beberapa lainnya. (eno)
Jumlah Pengunjung: 59
