2 months ago
77
FOTO BERSAMA – Kepala Balai Besar Kemensos RI Regional VI Jayapura, John Herman Mampioper saat audiens dengan Komisi III DPRK Mimika, Rabu (25/6/2025).
TIMIKAEXPRESS.id – Sebuah langkah monumental dan berani dalam dunia pendidikan nasional digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Dengan berpihak kepada rakyat kecil, Presiden Prabowo menghadirkan program Sekolah Rakyat, yakni sebuah inisiatif strategis untuk memuliakan keluarga miskin dan memfasilitasi kebangkitan orang kecil.
Program yang akan diluncurkan secara nasional, ini mencakup 53 sekolah di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk 1 Sekolah Rakyat diusulkan dibangun di Mimika.
Dengan demikian Mimika menjadi salah satu kabupaten di Papua yang akan nantinya dibangun Sekolah Rakyat, selain dari tiga wilayah yang sudah disetujui, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak Numfor.
Hal ini diungkapkan Kepala Balai Besar Kemensos RI Regional VI Jayapura, John Herman Mampioper saat audiens dengan Komisi III DPRK Mimika, Rabu (25/6/2025).
Melalui audiens di Ruang Rapat Komisi III DPRD Mimika, John kerapa ia disapa mengatakan pentingnya keberadaan Sekolah Rakyat, selain menyediakan pendidikan gratis, berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, juga merupakan inisiatif strategis menuju generasi emas Tahun 2030.
Ia mengungkapkan,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Sosial (Dinsos) telah mengusulkan surat permohonan ke Kemensos, namun dokumen usulan masih ada yang harus dilengkapi, yaitu proposal pengajuan Sekolah Rakyat oleh kepala daerah setempat.
“Selain proposal yang harus disampaikan langsung oleh Bupati Mimika kepada Kemensos, untuk pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah hanya menyediakan lahan bersertifikat dan merupakan aset daerah,” jelasnya.
Terkait kesediaan lahan, Pemkab Mimika menyiapkan lahan seluas 10 hektare, dan dinyatakan sudah lolos verifikasi.
Lanjut John, penetapan pembangunan Sekolah Rakyat di Mimika oleh Kemensos nantinya melalui penerbitan Surat Keputusan (SK).
“Kalau semua dokumen telah memenuhi syarat ketentuan, maka pembangunan fisik gedung Sekolah Rakyat dibiayai dari APBN. Untuk Mimika kalau tahun ini dibangun, maka akan dioperasikan mulai tahun ajaran 2026-2027, karena Mimika belum terdaftar pada skema pertama,” paparnya.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Mimika, Herman Gafur sangat mendukung pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya pendekatan holistik, bahkan menjadi ruang pembinaan generasi tangggung yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.
Selain mengatasi kemiskinan, Sekolah Rakyat diprediksi dapat mendorong serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Politisi PBB ini pun berharap Pemkab Mimika segera menuntaskan persyaratan yang ditentukan, sehingga Sekolah Rakyat segera dibangun. (eno)
Jumlah Pengunjung: 59
