TIMIKAEXPRESS.ID,MANADO
Bupati dan Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Emauel Kemong menghadiri Musyawarah Nasional (MUNAS) VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (30/5/2025).
Munas Apkasi dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Staf Presiden, AM Putranto, mengusung tema,”Perkuat Solidaritas Daerah Dalam Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045’.
Dalam Munas Apkasi VI terpilih kepengurusan baru dengan Ketua Umum Apkasi Periode 2025-2030, yaitu Bursah Satnubi yang adalah Bupati Lahat, dan Joune Ganda, Bupati Minahasa Utara, sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apkasi.
Momentum Munas kali ini terasa istimewa, bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya Apkasi.
Bupati Mimika, Johannes Rettob melalui cuitannya di laman Instagram (IG) menuliskan Pemkab Mimika hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan APKASI sebagai bentuk komitmen nyata untuk memperkuat sinergi antar daerah, memperluas jaringan kerja sama, serta mendorong percepatan pembangunan di seluruh pelosok tanah air.
“Lewat forum strategis ini, para kepala daerah saling bertukar gagasan, memperjuangkan aspirasi daerah, dan membangun solusi-solusi konkret demi kemajuan kabupaten masing-masing,” ujarnya.
Sementara Ketua Umum Apkasi terpilih Bursah Satnubi dalam pidato perdananya, mengatakan tantangan besar yang dihadapi Pemerintah Daerah, terutama dalam kewenangan anggaran yang semakin terbatas.
Hak-hak pemerintah daerah banyak direnggut Pusat. Untuk dana operasional saja sulit. Otonomi daerah jangan hanya jadi slogan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung minimnya dukungan anggaran bagi kepala daerah, dengan menyebut bahwa gajinya sebagai bupati hanya Rp 5,7 juta.
Menurutnya, kondisi ini berisiko melemahkan efektivitas pemerintahan sekaligus membuka celah bagi praktik korupsi.
Tak hanya soal anggaran, pendidikan dasar gratis menjadi salah satu program yang diperjuangkan Apkasi di bawah kepemimpinan Bursah.
Ia berkomitmen mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bisa berjalan lebih efektif di tingkat kabupaten.
“Program MBG mestinya sudah berjalan lebih cepat, tapi koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten masih minim. Kami siap menghibahkan lahan untuk fasilitas penunjang,”ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk dalam sambutannya berharap kepemimpinan baru di Apkasi bisa memperkuat koordinasi antara daerah dan pusat.
“Apkasi adalah penyambung suara daerah kepada pemerintah pusat. Semoga kepemimpinan baru bisa memperkuat soliditas antar kepala daerah,”ujarnya. (*/)
Jumlah Pengunjung: 6