10 hours ago
10
Junito Drias (FOTO:YUDITH SANGGU)
MIMIKA, timikaexpress.id – Upaya penanganan stunting di Kabupaten Mimika dinilai masih belum berjalan optimal.
Lemahnya koordinasi lintas sektor, belum aktifnya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), hingga minimnya penganggaran khusus stunting menjadi tantangan utama yang harus segera dibenahi.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Workshop Policy Brief yang berlangsung di Hotel Horison Diana Timika, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Pemerintah Kabupaten Mimika melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TPPS, serta Wahana Visi Indonesia (WVI).
Mewakili Bupati Mimika Johannes Rettob, Ananias Faot selaku Asisten I Setda Mimika mengakui bahwa hasil penanganan stunting di Mimika saat ini belum maksimal dan masih membutuhkan penguatan sinergi seluruh pihak.
“Kita harus jujur mengakui bahwa hasil penanganan stunting yang dicapai saat ini belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat tiga tantangan mendasar yang harus kita selesaikan bersama,” ujar Ananias Faot dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, tantangan tersebut meliputi belum optimalnya konvergensi lintas sektor, belum aktifnya peran TPPS hingga tingkat distrik dan kampung, serta persoalan penganggaran yang belum berdampak signifikan karena masih didominasi belanja rutin.
Selain itu, kualitas data juga dinilai masih perlu diperkuat agar intervensi penanganan stunting dapat dilakukan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas.
“Saya mengajak seluruh OPD, TPPS, pemerintah distrik dan kampung, serta mitra pembangunan untuk terus memperkuat sinergi. Kita harus memastikan setiap anak di Kabupaten Mimika dapat tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas,” tambahnya.
Sementara itu, Manajer Advokasi dan Pelibatan Publik Wahana Visi Indonesia (WVI), Junito Drias, mengatakan bahwa persoalan utama dalam penanganan stunting di Mimika bukan terletak pada keterbatasan anggaran, melainkan lemahnya koordinasi dan perencanaan program.
Menurutnya, berdasarkan hasil analisis WVI terhadap data pagu indikatif tahun anggaran 2026, porsi anggaran yang dialokasikan khusus untuk penanganan stunting di sejumlah OPD masih sangat minim.
“Dari data pagu indikatif yang ada, porsi anggaran untuk stunting di Dinas Kesehatan hanya sekitar 8 persen. Ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan stunting dalam anggaran masih belum berjalan baik,” ungkap Junito Drias.
Ia juga menyoroti belum aktifnya TPPS yang seharusnya menjadi motor penggerak koordinasi lintas sektor di daerah.
“Anggaran sebenarnya bukan masalah di Mimika karena kita memiliki dana Otsus yang besar. Persoalannya adalah bagaimana program direncanakan dengan tepat dan koordinasi TPPS yang belum berjalan optimal,” katanya.
Bahkan, lanjut Junito, sempat muncul wacana pembentukan satgas khusus karena fungsi TPPS dinilai belum maksimal.
Selain itu, keterbatasan data dan rendahnya sense of urgency antarinstansi juga menjadi penghambat pelaksanaan program.
“Satu instansi punya data yang dibutuhkan instansi lain, tapi karena saling menunggu akhirnya tidak ada yang bergerak,” ujarnya.
Dalam workshop tersebut, seluruh pihak didorong untuk memperkuat koordinasi, merevitalisasi peran TPPS yang diketuai Wakil Bupati dan dikoordinasikan DP3AKB, serta melakukan pergeseran anggaran ke program-program yang memiliki dampak langsung terhadap percepatan penurunan stunting.
Pemerintah daerah juga diharapkan meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait APBD agar program penanganan stunting dapat lebih terarah dan terukur menuju target tahun anggaran 2027.
Melalui penguatan sinergi lintas sektor dan perbaikan sistem data, penanganan stunting di Kabupaten Mimika diharapkan mampu berjalan lebih efektif demi masa depan generasi yang sehat dan berkualitas. (*)
Penulis : Yudith Sanggu
Editor : Maurits SDP
Jumlah Pengunjung: 12
