13 hours ago
6
FOTO BERSAMA – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah John Gobai bersama Ketua STIH Mimika Maria Florida Kotorok berfoto usai hearing pembahasan aset PPI dan rencana pembangunan Kampung Nelayan di Pomako, Selasa (5/5/2026). (FOTO:YUDITH SANGGU/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Mimika menyepakati langkah strategis untuk mengembangkan kawasan Poumako sebagai sentra nelayan modern melalui pembangunan Kampung Nelayan Mandiri.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam forum hearing yang berlangsung di Hotel Horison Diana Timika, Selasa (5/5/2026), dengan melibatkan DPR Papua Tengah, pemerintah daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Program ini akan menghadirkan fasilitas pendukung perikanan yang lengkap, seperti SPBN, pabrik es, hingga cold storage, guna menunjang aktivitas nelayan lokal.
Selain pembangunan infrastruktur, forum juga membahas penataan zonasi wilayah tangkap ikan, penanganan pendangkalan alur pelayaran akibat sedimentasi, serta penyelesaian status hukum aset PPI Pomako.
Lokasi pembangunan direncanakan di kawasan Apurpi, Pomako (Jembatan 2), yang dinilai strategis dan mudah diakses oleh nelayan dari wilayah Pigapu, Hiripau, Atapo, hingga Atuka.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak agar potensi laut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat lokal.
“Kita harus kesampingkan ego sektoral dan fokus pada kebutuhan masyarakat. Potensi laut yang besar ini harus dinikmati oleh nelayan setempat, bukan pihak luar,” ujarnya.
Pemerintah juga berencana menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur zonasi wilayah tangkap guna melindungi nelayan lokal.
Terkait persoalan pendangkalan, legislator dan pemerintah meminta PT Freeport Indonesia untuk membantu melalui dukungan teknis, seperti penggunaan kapal keruk dan teknologi batimetri demi menjaga keamanan alur pelayaran.
Selain itu, isu status lahan dan aset PPI Poumako akan dibahas lebih lanjut, termasuk rencana pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat pesisir, khususnya suku Kamoro.
Seluruh pihak sepakat untuk menuntaskan persoalan administrasi dan regulasi terlebih dahulu sebelum pembangunan direalisasikan.
Melalui sinergi antara pemerintah dan pihak swasta, diharapkan Poumako dapat berkembang menjadi pusat perikanan modern yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal. (*)
Penulis : Yudith Sanggu
Editor : Maurits SDP
Jumlah Pengunjung: 63
