6 days ago
21
ASPIRASI – Estagius Kawai dan Anita Mutaweyau, saat menyampaikan aspirasi di hadapan Gubernur Papua Tengah, Melki Fritz Nawipa dan Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam momen kunjungan kerja di Kaokanao, Distrik Mimika Barat, Mimika-Papua Tengah, Kamis (10/4) (FOTO: GREN/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Masyarakat Kaokanao mendesak agar Distrik Mimika Barat dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri, serta pembangunan secara mandiri pula di wilayah Mimika Barat.
Hal ini disampaikan masyarakat kepada kepada Gubernur Papua Tengah, Melki Fritz Nawipa dan Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam momen kunjungan kerja di Kaokanao, Distrik Mimika Barat, Mimika-Papua Tengah, Kamis (10/4), dimana masyarakat memanfaatkan waktu untuk menyampaikan aspirasi secara lisan yang terpendam sejak lama.
Salah satunya yaitu pemekaran wilayah dan pembangunan Mimika Barat secara mandiri.
Kepala Kampung Migiwia, Estagius Kawai mengatakan bahwa pemekaran itu sangat diperlukan untuk pembangunan Mimika Barat kedepannya.
“Kaokanao adalah kota tertua yang menjadi pintu masuk pendidikan, agama, dan perekonomian. Kini, sudah saatnya dimekarkan dan menjadi ibu kota Kabupaten Mimika Barat,” tegasnya.
Selain itu, Estagius Kawai menekankan bahwa pemekaran penting untuk memungkinkan Mimika Barat mengelola anggaran secara mandiri, khususnya dalam pengembangan ekonomi, pariwisata, kekayaan laut dan hutan, dan juga sumber daya manusia (SDM).
Hal senada juga disampaikan oleh tokoh perempuan Kaokanao, Anita Mutaweyau mengatakan bahwa dirinya juga menyatakan dukungannya terhadap pemekaran tersebut.
Karena tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan sarjana asal masyarakat Kamoro.
“Banyak anak Kamoro yang sudah sarjana tapi masih menganggur. Kalau Mimika Barat jadi kabupaten, anak-anak Kamoro sendiri yang bisa kerja dan bahkan menjadi Bupati,” tegasnya.
Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa dalam menanggapi aspirasi tersebut menjelaskan bahwa pemekaran wilayah saat ini belum bisa direalisasikan, karena masih adanya moratorium dari pemerintah pusat.
“Negara ini punya aturan, dan saat ini masih ada moratorium pemekaran wilayah dari pemerintah pusat. Kalau moratorium itu dicabut, kami di Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan berjuang sepenuhnya berdasarkan aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Meki Fritz Nawipa menegaskan bahwa semangat untuk mendorong pemekaran tetap ada. Namun, harus menunggu pencabutan moratorium agar dapat diperjuangkan secara legal dan efektif.
“Selama moratorium belum dicabut, kita belum bisa bergerak bersama. Tapi kalau sudah dicabut, kita akan perjuangkan agar putra asli Mimika Barat bisa menjadi Bupati didaerahnya sendiri,” pungkasnya. (via)
Jumlah Pengunjung: 3
