5 hours ago
5
MIMIKA, timikaexpress.id – Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung di Hotel Horison Diana Timika memasuki hari pertama dengan menghasilkan 12 poin kesepakatan strategis yang ditandatangani para pemangku kepentingan, Senin (11/5/2026).
Forum tersebut dihadiri enam gubernur se-Tanah Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta perwakilan kementerian pusat guna memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) dan peningkatan layanan dasar di wilayah Papua.
Salah satu fokus utama pembahasan dalam forum ini adalah Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), program kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berjalan di bawah koordinasi Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas.
Program SKALA tidak hanya dilaksanakan di enam provinsi di Papua, tetapi juga di sejumlah daerah lain seperti Aceh, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Maluku, dan Gorontalo.
Program ini dirancang berjalan selama delapan tahun dalam dua tahap, yakni 2023–2026 dan rencana lanjutan 2027–2030.
Dalam pemaparannya, perwakilan Program SKALA, Petrarca Karetji menjelaskan bahwa program tersebut memprioritaskan kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, hingga Orang Asli Papua (OAP).
Selain itu, terdapat tiga fokus utama yang dinilai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Otsus di Papua, yakni membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, penyusunan data sosial ekonomi yang akurat dan terpilah khusus OAP, serta penguatan tata kelola dan sinergi antarlevel pemerintahan.
Forum juga membahas kemungkinan revisi sejumlah regulasi teknis, mulai dari PMK Nomor 33 Tahun 2024 terkait insentif kinerja daerah hingga penyempurnaan regulasi turunan UU Otsus, termasuk PP 106 dan PP 107, guna menyesuaikan kebutuhan masyarakat Papua.
Sementara dr. Silwanus Sumule, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah yang juga Ketua Panitia Forum menyampaikan bahwa pelaksanaan hari pertama berjalan lancar dan sesuai agenda.
“Hari pertama berjalan baik sesuai jadwal pada level pimpinan. Sudah ada komitmen yang ditandatangani. Nantinya akan lebih krusial karena kita masuk ke level teknis untuk membumikan ide-ide yang sudah muncul,” ujarnya.
Ia menegaskan, 12 poin kesepakatan telah disetujui seluruh peserta forum, termasuk perwakilan resmi gubernur yang hadir mewakili kepala daerah tertentu.
“Sudah disepakati, tinggal proses legal formal. Tidak ada perubahan lagi, sudah oke,” tegasnya.
Terkait ketidakhadiran sejumlah menteri dalam forum tersebut, pihak panitia memastikan substansi pembahasan tetap berjalan maksimal karena diwakili utusan resmi dari pemerintah pusat.
“Walaupun menteri tidak hadir, perwakilan yang datang adalah utusan langsung yang membawa amanat. Yang terpenting substansinya dapat, dan sebagian besar kepala daerah hadir. Itu yang utama,” jelasnya.
Forum ini berlanjut pada Selasa (12/5/2026) dengan pembahasan teknis terkait implementasi poin-poin kesepakatan yang telah disetujui bersama.
“Kata kuncinya adalah kolaborasi. Kita butuh pusat, dan pusat juga butuh kita untuk bisa berjalan bersama,” pungkasnya. (*)
Penulis: Yudith Sanggu
Editor: Maurits SDP
Jumlah Pengunjung: 213
