3 days ago
15
Bupati Mimika Johannes Rettob (kiri) didampingi Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong (ANTARA/Ardiles Leloltery)
TIMIKAEXPRESS.id – Bupati Mimika Johannes Rettob berencana melakukan Rolling dan Mutasi (Rotasi) jabatan untuk pejabat, baik eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.
Adapun rencana Rotasi pejabat akan dilakukan secara berkala selama kurun waktu tiga bulan berturut-turut.
Dipastikan pula, Rotasi jabatan dan pejabat akan dilakukan sesuai prosedur atau pedoman meritokrasi, yaitu pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan integritas.
“Jadi selama setahun kita lakukan tiga kali perombakan untuk tata birokrasi lebih baik ke depan,” ungkap John Rettob kerapa ia disapa.
Dijelaskan pula, secara aturan Rotasi pejabat baru akan dilakukan oleh bupati dalam kurum waktu 6 bulan setelah lantik.
Kendati demikian, lanjut John, bisa saja dilakukan rolling dan mutasi, namun harus bersurat terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Tapi, jumlahnya terbatas atau dibatasi,” ungkap John belum memberi kepastian terkait kapan agenda ini dilaksanakan.
Lemasko Ingin Segera
Terkait Rotasi pejabat di lingkup Pemkba Mimika, Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) pun menyatakan mendukung agar birokrasi ditata dan tidak lagi ada kubu-kubu seperti pemerintahan sebelumnya.
Berharap pemerintahan yang dipimpin Johannes Rettob dan Emanuel Kemong berjalan baik, transparan dan akuntabel, maka Gregorius Okoare, Ketua Lemasko menegaskan kepada oknum-oknum pejabat yang menjadi pembisik, jangan mengganggu jalannya roda pemerintahan.
“Kalau ada temukan pejabat jadi pembisik, segera nonjobkan. Cara-cara lama jangan lagi merusak pemeritahan yang ada saat ini,” tegas Gerry kerapa ia disapa kepada Timika eXpress, Sabtu pekan lalu.
Gerry mengaku melihat langsung oknum pejabat ‘penjilat’ saat mengikuti kegiatan pemerintahan di Nabire, sehingga ia menyarankan agar kepala OPD yang menjadi mata-mata, apalagi menyusahkan pimpinan daerah saat ini, baiknya dirotasi segera.
Selain kepala OPD, Gery juga meminta semua kepala sekolah yang ada harus diganti, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP dan SMA.
Sementara, Wakil Ketua I Lemasko, Marianus Maknaipeku menambahkan, penempatan pejabat dalam jabatan harus sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan integritas.
“Jangan ada pejabat dengan latar belakang pendidikan guru, tapi diangkat jadi kepala distrik,” tandasnya. (eno)
Jumlah Pengunjung: 5
