3 days ago
12
PERTEMUAN – Suasana pertemuan Komisi I DPRK Mimika bersama tim pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), Bappeda, dan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Mimika di Hall Room Hotel Grand Tembaga, Rabu (24/7). (FOTO: INDRI/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Komisi I DPRK Mimika bersama tim pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), Bappeda, dan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Mimika menggelar pertemuan di Hall Room Hotel Grand Tembaga, Rabu (24/7), guna menyelaraskan kajian pemekaran kampung dan distrik sebagai tahap awal pembentukan DOB.
Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, menegaskan bahwa urgensi pemekaran kampung dan distrik sangat tinggi mengingat rentang kendali pelayanan publik di Mimika masih terlalu luas dan tidak efektif.
“Pemekaran DOB ini bertujuan memperpendek rentang kendali. Beberapa distrik terlalu jauh dari pusat kota, sehingga perlu dibentuk struktur pemerintahan baru yang lebih dekat dengan masyarakat,” tegas Alfian.
Ia juga menyebutkan bahwa kendala seperti keberadaan Taman Nasional Lorentz dan kawasan tailing PT Freeport harus dibahas bersama agar tak menjadi hambatan dalam proses pemekaran.
Perlu Sinkronisasi dan Kolaborasi
Anggota Komisi I, Anton Alom, mengaku sempat berpikir bahwa tim pemekaran dan Bappeda berjalan sendiri-sendiri. Namun, setelah mengikuti pemaparan kajian, ia mengakui adanya kerja sama yang baik.
“Ternyata pemekaran ini sudah dikaji secara serius. Saya kira saatnya kita realisasikan. Wilayah Mimika Timur, yang merupakan basis suku asli Mimika, layak menjadi bagian penting dalam pemekaran ini,” ujarnya.
Sekretaris Komisi I, Anton Pali, juga menekankan pentingnya penyatuan hasil kajian antara Tapem dan Bappeda untuk menghindari ego sektoral dan kegagalan seperti saat perebutan ibu kota provinsi Papua Tengah, yang akhirnya jatuh ke Nabire.
“Jangan sampai keputusan politik diabaikan lagi. Harus ada percepatan pemekaran kampung dan distrik sebagai dasar pembentukan DOB,” tegasnya.
Ibu Kota DOB Harus Ditetapkan dengan Bijak
Anggota Komisi I lainnya, Iwan Anwar, menyoroti pentingnya penetapan ibu kota DOB yang mempertimbangkan aksesibilitas geografis.
Ia menilai jika ibu kota ditempatkan di wilayah yang sulit dijangkau seperti Kapiraya, maka wilayah seperti Kokonao bisa terabaikan.
“Kajian harus benar-benar komprehensif. Jangan sampai DOB hanya jadi wacana politik tanpa hasil nyata,” katanya.
Ia menambahkan, kegagalan Mimika dalam merebut status ibu kota provinsi sebelumnya juga karena tim tidak melibatkan elemen politik secara aktif.
Herman Gafur: Jangan Hanya Kejar Dana Desa
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, menegaskan bahwa sebelum membentuk DOB, pemekaran kampung harus dilakukan dengan memenuhi seluruh syarat administrasi.
“Jangan sampai pemekaran hanya untuk mengejar Dana Desa. Harus dilihat mana kampung yang tertib administrasi dan layak dimekarkan,” jelasnya.
Herman berharap agar seluruh proses dilakukan secara objektif, agar DOB yang dibentuk benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pertemuan ini diakhiri dengan harapan agar diskusi tidak berhenti di forum saja, namun ditindaklanjuti secara konkret demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih dekat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mimika. (eno)
Jumlah Pengunjung: 40
