1 month ago
38
DEMO – Massa pendukung Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, Alexsander Omaleng-Yusuf Rombe Passarin (AIYE) saat menggelar aksi demo di pintu gerbang Kantor KPU Mimika, Rabu (11/12/2024) (FOTO: GREN/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Ribuan massa pendukung Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mimika nomor urut 3, Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin (AIYE) menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika berlaku adil serta menegakkan keadilan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di wilayah setempat.
Hal ini mejadi salah satu butir pernyataan sikap tegas dari massa pendukung AIYE saat menggelar aksi demo damai di depan Kantor KPU Mimika, Jalan Hasanudin, Distrik Mimika Baru, Mimika-Papua Tengah, Rabu (11/12/2024).
Selain menuntut keadilan, massa AIYE dalam orasinya juga mendesak KPU dan Bawaslu agar mengembalikan hak politik Orang Asli Papua (OAP).
“Kembalikan hak suara murni OAP yang mendukung AIYE. Kami tuntut keadilan, penyelenggara stop menjadi tim sukses. Sistim noken tidak berlaku di Papua. Kembalikan suara AIYE di Distrik Kwamki Narama, Tembagapura dan Jila. Pilkada Mimika terbuka di Indonesia”.
Demikian suara lantang Nalio Jangkup, Ketua Tim Pemenangan sekaligus Koordinator Demo dalam orasinya dihadapan ribuan warga serta aparat keamanan.
“Kembalikan hak suara AIYE yang sudah dilucuti oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, karena suara itu suara rakyat kecil yang memberi kepercayaan kepada AIYE,” tegasnya lagi.
Ia pun menyebut kalau Alexsander Omaleng merupakan anak adat yang punya hak untuk memimpin dan membangun daerahnya sendiri.
Namun, langkahnya dipatahkan oleh oknum penyelenggara Pilkada yang tidak jujur.
Pilkada di Mimika adalah Pilkada yang paling tidak jujur, karena ada dugaan oknum penyelenggara ikut berpolitik mendukung salah satu Paslon.
Bukan hanya KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga disinyalir melindungi kejahatan dan membiarkan praktek sistem noken saat pencoblosan di Agimuga dan beberapa wilayah lain di Mimika.
“Pilkada di Mimika paling tidak jujur, KPU harus bertanggungjawab, KPU dan Bawaslu harus kembalikan hak suara AIYE,” serunya.
Tidak hanya itu, Nalio Jangkup juga mensinyalir adanya oknum penyelenggara sengaja mengintimidasi PPD dengan tujuan memenangkan Paslon lainnya.
Upaya pengurangan suara AIYE yaitu sama dengan mencuri. Upaya itu dilakukan untuk memenangkan paslon yang bukan merupakan anak asli Papua.
“Paling nyata itu sistem noken atau bungkus diterapkan di Timika. Ini paling fatal, padahal tidak diperbolehkan. Suara AIYE di Tembagapura, Kwamki Narama dan Jila semuanya ‘dicuri’,” tandasnya.
Selanjutnya, tim koalisi pemenangan dari Partai Buruh, Yafet Panggala menegaskan tim serta massa pendukung AIYE akan terus menuntut hingga keadilan ini benar-benar ditegakan atas kecurangan yang terjadi di Pilkada Mimika 2024.
“Kami gelar aksi ini tanpa anarkis, dan kami menuntut keadilan atas upaya intimidasi terhadap PPD, bahkan banyak masyarakat pendukung paslon lain tidak diperbolehkan mencoblos di Agimuga. Itu berarti, Pilkada Mimika telah terapkan sistem noken atau bungkus guna memenangankan paslon tertentu. Kami tidak akan tinggal diam, melainkan terus bersuara dan memperjuangkan keadilan bagi AYIE,” pungkasnya.
Sayangnya, selama aksi demo damai, tidak satu pun komisioner atau pegawai KPU Mimika menyambut dan menerima aspirasi massa pendukung AIYE.
Bawasannya lima Komisioner KPU Mimika kini sedang mengikuti pleno tingkat provinsi di Nabire.
Demo Itu Dinamika Pilkada
Secara terpisah, Dette Abugau, Ketua KPU Kabupaten Mimika pun menanggapi demo damai massa pendukung AIYE ke kantor KPU.
Pasalnya, demo itu dinamika Pilkada, dimana semua warga negara berhak menyampaikan pendapat dimuka umum.
Adapun persoalan demo karena tidak puas dengan hasil Pilkada, adalah hal biasa.
“Itu hanya riak-riak dalam pesta demokrasi,” kata Dete kepada Timika eXpress via ponselnya Rabu kemarin.
Dette pun berharap tim pemenangan memahami aturan dan mekanisme tahapan proses Pilkada yang berlaku, sehingga tidak serta-merta mengerahkan kekuatan massa untuk melakukan aksi.
“Semua ada ranahnya, jangan ajak masyarakat yang tidak paham hukum turun demo, apalagi galang massa, kasihan masyarakat jadi korban. Baiknya, kita yang intelektual harus berikan pemahaman yang baik kepada masyarakat,” harap Dette kerap ia disapa. (via/eno)
Jumlah Pengunjung: 6
