20 hours ago
6
TIMIKA, timikaexpress.id – Lokakarya Pendidikan Dasar dan Menengah di Timika mengungkap berbagai persoalan mendasar dalam dunia pendidikan di Papua, mulai dari kekurangan tenaga pengajar, ketidakhadiran guru, hingga tata kelola data yang belum tertata.
Dalam sesi “Potret Faktual Pendidikan” yang digelar Keuskupan Timika, Selasa (14/4/2026), para narasumber memaparkan kesenjangan mencolok antara kondisi pendidikan di wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
Di sejumlah wilayah pesisir dan pedalaman, seperti Kokonao, keberlangsungan pendidikan masih menghadapi tantangan serius.
Bahkan terdapat sekolah dasar yang hanya memiliki satu guru untuk mengajar seluruh jenjang kelas, dari kelas 1 hingga kelas 6.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada kualitas pembelajaran yang stagnan dan minim perkembangan.
Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Yulianus Kuayo, mengungkapkan sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan.
Di antaranya, masih terdapat anak usia sekolah yang tidak terlayani, angka putus sekolah akibat konflik sosial, serta fenomena guru yang tidak menjalankan tugas secara optimal.
“Ada sekolah yang gurunya tidak hadir, bahkan menjadikan profesi ini hanya sebagai batu loncatan. Kami membutuhkan guru yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki panggilan hati,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2026 serta melakukan redistribusi guru aparatur sipil negara (ASN) ke sekolah swasta sebagai upaya pemerataan, khususnya di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun, mengakui bahwa persoalan tata kelola data pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah.
Menurut dia, masih ditemukan ketimpangan distribusi tenaga pengajar, di mana ada sekolah negeri dengan jumlah guru berlebih, sementara sekolah swasta justru kekurangan tenaga pendidik.
“Data kita masih belum tertata. Ada sekolah yang gurunya menumpuk, sementara di tempat lain justru kekurangan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa praktik penyimpangan, seperti pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tidak boleh terulang dan akan diawasi secara ketat.
Sebagai langkah perbaikan, para peserta lokakarya merumuskan sejumlah rekomendasi, antara lain penyediaan guru khusus di daerah konflik, penguatan pendampingan, peningkatan sinergi lintas sektor, pengembangan program sekolah sepanjang hari (SSH), serta penerapan kurikulum berbasis kearifan lokal.
Lokakarya ini menegaskan bahwa persoalan pendidikan di Papua tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut perbaikan manajemen, pemerataan tenaga pendidik, dan penguatan komitmen guru dalam menjalankan perannya. (*)
Penulis : Yudith Sanggu
Editor : Maurits SDP
Jumlah Pengunjung: 115
