2 weeks ago
24
SUASANA – Suasana foto bersama pada saat Musrenbang Otsus yang dilaksanakan oleh Bappeda di Hotel Grand Tembaga, Senin (17/3/2025) (FOTO: INDRI/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Guna meningkatkan kualitasi pelayanan kepada Orang Asli Papua (OAP) Badan Perencanaan Perencaaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) 2025 di Hotel Grand Tembaga, Senin (17/3/2025).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Petrus Yumte, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Sekertaris Bapperida Provinsi Papua Tengah, tokoh masyarakat, tokoh adat, ketua lembaga adat, tokoh perempuan, dan OPD terkait.
Petrus Yumte saat menyampaikan sambutan Bupati Mimika mengatakan, Musrenbang Otsus dan dana tambahan infrastruktur adalah salah satu tahap dalam rangka menyusun anggaran dan program (RAP) sebelum melakukan Musrenbang Otsus tingkat provinsi, sinkronisasi dengan kementerian terkait dan berakhir pada penetapan alokasi TKD pada APBN.
Dalam proses penyusunan RAP di tahun 2026, para pengampuh dana Otsus dan infrastruktur perlu memperhatikan urgensi dalam mengawal implementasi rencana induk percepatan pembangunan Papua dan konsistensi kesesuaian penggunaan dana Otsus, dengan amanat perundang-undangan serta indikator pencapaian target realisasi dan output dana Otsus.
Dan yang paling perlu diperhatikan juga adalah ketepatan waktu dalam penyampaian RAP yang merupakan salah satu variable perhitungan alokasi dana otsus dan DTI.
Kata Yumte, Musrenbang Otsus menjadi momen yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada OAP yang ada di Kabupaten Mimika, melalui program dan kegiatan disetiap OPD terutama sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan infrastruktur dasar.
“Untuk itu perlu dilakukan sinergitas dengan pemerintah pusat dan provinsi berupa kebijakan yang bersifat prioritas dan program strategis bersama yang berdampak langsung kepada orang asli Papua.
Merumuskan dan memantapkan usulan program dan kegiatan, kata Petrus, harus berdasarkan skala prioritas secara arif dan bijaksan, sehingga apa yang terakomodir melalui program dan kegiatan benar-benar prioritas yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, langsung bagi OAP yang berada di kota, di pegunungan dan pesisir pantai.
“Pembangunan akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat OAP di Kabupaten Mimika khususnya masyarakat kita yang berada di kampung-kampung yang jauh dari jangkauan pelayanan pemerintah,” ucapnya.
Sementara itu Yohana Paliling, Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, menjelaskan untuk tahun 2025 ada 22 OPD di Lingkup Pemkab Mimika yang mengelola dana Otsus.
Sementara nanti di tahun 2026 hanya 21 OPD pengelola dana Otsus, untuk itu pemerintah berharap masyarakat lebih produktif namun sebagai eksekutif pemerintah juga harus memfasilitasi untuk mepermudah masyarakat melaksanakan aktifitas sehari-hari.
“Intinya, apa yang dibutuhkan masyarakat kita lebih spesifik kesana. Kami senang bahwa tahun ini kita sudah punya DPRK jalur otsus dan kami sudah berkomunikasi, sewaktu-waktu kami akan bertemu dan kami akan menghadirkan OPD teknis untuk berdiskusi secara lebih mendalam dengan mereka sebagai wakil dari masyarakat. Setelah itu kita akan laksanakan Musrenbang tingkat provinsi jadwalnya sekitar tanggal 19 dan 20 Maret, kita masih tunggu informasi selanjutnnya,” pungkasnya. (eno)
Jumlah Pengunjung: 4
