3 hours ago
4
KONFERENSI PERS — Ketua Lemasa Sem W. Bukaleng didampingi Sekretaris Lemasa Dinus Roy Metegau bersama pengurus saat memberikan klarifikasi terkait isu ultimatum kepada TPNPB Kodap III Ndugama, Senin (24/8/2026). (FOTO: GREN/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id — Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) di bawah kepemimpinan Sem W. Bukaleng membantah pemberitaan yang menyebut lembaga tersebut mengeluarkan ultimatum kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap III Ndugama terkait pembebasan sembilan warga di Distrik Jila, Mimika, Papua Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Lemasa dalam konferensi pers di Kantor Lemasa, Senin (24/8/2026), sebagai respons atas pemberitaan yang memuat klaim bahwa TPNPB Kodap III Ndugama menerima ultimatum dari Lemasa.
Ketua Lemasa Sem W. Bukaleng menegaskan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan ultimatum maupun intervensi terhadap kelompok bersenjata terkait persoalan sembilan warga di Jila.
“Kami di Lemasa sama sekali tidak punya wewenang apalagi intervensi kepada siapa pun atas persoalan penyanderaan warga di Jila. Memang Jila merupakan bagian dari wilayah hukum adat Lemasa, tetapi Lemasa masih harus mencari konteksnya,” ujar Sem.
Menurut dia, surat pernyataan yang beredar dan dikaitkan dengan Lemasa tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga adat.
Informasi tersebut dinilai berpotensi merusak nama baik serta integritas Lemasa.
“Sebagai Ketua Lemasa, saya tegaskan tidak pernah mengeluarkan ultimatum tersebut. Kami akan mengadu ke Polres Mimika untuk memperbaiki dan menjaga nama baik Lemasa,” katanya.
Minta Media Lakukan Verifikasi
Sem juga menyayangkan pemberitaan di sejumlah media online yang menurutnya memuat informasi mengenai ultimatum tersebut tanpa melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Lemasa.
Ia meminta media yang telah memberitakan klaim tersebut melakukan klarifikasi dan memperbaiki pemberitaan apabila informasi yang disampaikan tidak sesuai fakta.
“Kami sangat menyayangkan pemberitaan dari media terkait. Tolong harus diklarifikasi dan meminta maaf kepada kami supaya membersihkan nama kami,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Lemasa Dinus Roy Metegau mengatakan, hingga kini pihaknya belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai peristiwa yang terjadi di Jila, termasuk identitas pihak yang diduga terlibat.
Karena itu, kata Dinus, Lemasa tidak pernah mengambil sikap berupa ultimatum kepada kelompok bersenjata terkait persoalan tersebut.
“Informasi itu sangat tidak benar. Kami belum pernah merespons kejadian di Jila, apalagi memastikan siapa pelaku penyanderaan itu,” ungkapnya.
Ia menilai surat pernyataan yang dikaitkan dengan Lemasa merupakan tindakan oknum yang dapat merugikan nama baik lembaga adat tersebut.
Dinus juga menegaskan bahwa meskipun Jila merupakan bagian dari wilayah adat Lemasa, lembaga tersebut tetap memiliki batas kewenangan dalam menyikapi setiap persoalan.
Lemasa, lanjut dia, hanya akan terlibat dalam persoalan yang sesuai dengan ranah dan kapasitas lembaga adat, bukan mengambil posisi dalam konflik bersenjata maupun perkara kriminal.
“Kami tetap selektif dalam menyaring informasi dan hanya akan terlibat dalam hal-hal yang memang menjadi ranah dan kapasitas lembaga adat,” katanya.
Lemasa berharap seluruh pihak, khususnya media, mengedepankan verifikasi dan konfirmasi sebelum menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan lembaga adat maupun persoalan sensitif di tengah masyarakat.
Pihak Lemasa juga menyatakan akan menempuh langkah hukum apabila informasi yang dinilai tidak benar tersebut terus disebarluaskan dan merugikan nama baik lembaga. (via/cr-73)
Jumlah Pengunjung: 75
