10 hours ago
8
Dr. Velix Vernando Wanggai (FOTO:YUDITH SANGGU/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id — Pemerintah pusat memastikan pengembalian dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebesar Rp2,5 triliun pada tahun anggaran 2026.
Di saat yang sama, rencana pembangunan dua universitas dan satu rumah sakit bertaraf internasional di Papua Tengah juga mulai disiapkan.
Kebijakan tersebut merupakan instruksi langsung Presiden dalam Sidang Kabinet Khusus pada 16 Desember 2025, setelah sebelumnya terjadi penurunan alokasi dana Otsus.
Dr. Velix Vernando Wanggai, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus, menjelaskan bahwa dana yang sempat terpangkas itu akan dikembalikan kepada enam provinsi di Papua melalui mekanisme anggaran tahun berjalan.
“Presiden telah menginstruksikan Menteri Keuangan untuk mengembalikan sekitar Rp2,5 triliun kepada pemerintah provinsi di Papua pada tahun 2026,” ujarnya kepada Timika eXpress, Kamis (30/4/2026).
Meski demikian, perhatian tidak hanya tertuju pada besaran anggaran, tetapi juga pada efektivitas penggunaannya.
Selama ini, dana Otsus kerap menjadi sorotan karena dinilai belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menjawab hal tersebut, pemerintah mendorong perubahan pendekatan melalui konsep quality spending, yakni penggunaan anggaran yang lebih terukur, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan proyek strategis di Papua Tengah berupa pembangunan dua universitas berbasis STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) serta satu rumah sakit modern bertaraf internasional.
Proyek tersebut direncanakan melalui kerja sama dengan PT Freeport Indonesia (PTFI), dengan harapan dapat meningkatkan akses pendidikan tinggi dan layanan kesehatan di wilayah Papua.
“Fokusnya di Papua Tengah, tidak hanya di Timika tetapi juga menjangkau kabupaten lain agar pemerataan layanan bisa tercapai,” tambah Velix.
Namun, rencana ambisius ini juga memunculkan tantangan tersendiri, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia, pemerataan akses, serta pengawasan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Saat ini, pemerintah masih membahas detail teknis, termasuk lokasi pembangunan dan skema pelaksanaan proyek tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari Roadmap Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029 yang menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk penurunan angka kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan.
Dengan dukungan anggaran besar dan kolaborasi lintas sektor, harapannya pembangunan di Papua tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan. (*)
Jumlah Pengunjung: 224
