22 hours ago
11
Kepala Bappeda Septinus Timang (FOTO:DOK.PRIBADI)
TIMIKA, timikaexpress.id — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika menetapkan sekitar 200 program prioritas dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) 2026, setelah melalui proses seleksi ketat.
Sebanyak lebih dari 800 usulan program masuk dari berbagai perangkat daerah dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Namun, sekitar 500 usulan dinyatakan gugur atau masih dalam tahap verifikasi.
Kepala Bappeda Mimika, Septinus Timang, mengatakan penyaringan dilakukan melalui pembahasan, verifikasi, dan penyesuaian dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Tidak semua usulan bisa diterima. Ini bagian dari proses agar program yang ditetapkan benar-benar berkualitas dan tepat sasaran,” ujarnya, Kamis (27/3/2026).
Menurut dia, FPD merupakan tahap lanjutan dari Musrenbang yang berfungsi mempertajam usulan, khususnya untuk perencanaan tahun 2027.
Seluruh program, kata Septinus, harus selaras dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD serta visi dan misi kepala daerah.
Bappeda juga menetapkan 12 sasaran prioritas sebagai acuan utama bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Sejumlah sektor strategis menjadi fokus, antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Di bidang pendidikan, pemerintah daerah mendorong peningkatan kualitas, tidak hanya kuantitas.
Sementara di sektor kesehatan, upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat terus diperkuat.
Adapun di sektor infrastruktur, perhatian diarahkan pada penyediaan air bersih, pembangunan jalan, serta konektivitas antarwilayah, terutama di distrik terpencil.
Namun, pembangunan infrastruktur masih menghadapi kendala, terutama terkait status kawasan yang memerlukan persetujuan pemerintah pusat.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti isu sosial seperti kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan konflik sosial.
Sektor pariwisata turut didorong sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
Septinus menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.
Ia optimistis, dengan dukungan dana Otonomi Khusus, hasil pembangunan akan mulai terlihat dalam beberapa tahun ke depan.
“Yang terpenting, setiap program harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya. (*)
Jumlah Pengunjung: 150
