10 hours ago
11
KETERANGAN – Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, memberikan keterangan kepada awak media usai RDP terkait rotasi ASN di Kantor DPRK Mimika, Rabu (1/4/2026). (FOTO: Mega Irianti/TIMEX)
TIMIKA, timikaexpress.id — Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, menyatakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menjawab berbagai persoalan dan kekhawatiran publik.
Hal itu disampaikannya usai RDP di Kantor DPRK Mimika, Rabu (1/4/2026), yang digelar sebagai tindak lanjut polemik rotasi jabatan yang sempat memicu aksi protes.
“Semua pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat sudah dijawab secara komprehensif oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran langsung Bupati Mimika dalam forum RDP tersebut menjadi kunci dalam memberikan penjelasan menyeluruh, termasuk dasar kebijakan dan keberpihakan pemerintah dalam penataan birokrasi.
Dalam RDP tersebut, Komisi I DPRK Mimika merumuskan empat poin penting.
Pertama, mendukung penataan birokrasi sebagai bagian dari reformasi.
Kedua, meminta BKPSDM melakukan pemetaan jabatan secara menyeluruh sebagai dasar pengembangan karier ASN dan penguatan fungsi pengawasan.
Ketiga, mendorong pengembangan karier ASN, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP), termasuk suku Amungme dan Kamoro, dalam semangat afirmasi.
Keempat, DPRK berkomitmen mengambil langkah politik untuk memperkuat kebijakan afirmasi melalui koordinasi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua.
Alfian juga menekankan pentingnya penguatan regulasi afirmasi melalui peraturan daerah khusus (Perdasus) agar memiliki dasar hukum yang kuat.
“Untuk mendorong kebijakan baru, diperlukan langkah politik dan sinergi dengan lembaga di tingkat provinsi,” katanya.
Selain itu, DPRK Mimika juga mendorong transparansi data terkait rotasi ASN, termasuk klasifikasi jabatan dan komposisi berbasis suku, sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.
Dengan hasil RDP tersebut, DPRK berharap polemik rotasi ASN dapat mereda dan menjadi momentum perbaikan sistem birokrasi yang lebih transparan, adil, serta berpihak pada masyarakat asli Papua. (*)
Penulis : Mega Irianti
Editor : Maurits Sadipun
Jumlah Pengunjung: 127
