15 hours ago
4
FOTO BERSAMA – Asisten I Setda Mimika, Ananias Faot didampingi Kepala Distrik Mimika Baru, Joel Daniel Luhukay, foto bersama tamu undangan pada pembukaan Musrenbang Distrik Mimika Baru, Kamis (5/3/2026). (FOTO: GREN/TIMEX)
TIMIKA, timikaexpress.id – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Distrik Mimika Baru Tahun Anggaran 2026 merangkum 272 aspirasi, usulan, dan saran masyarakat dari 11 kelurahan dan 3 kampung.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Hotel Kanguru, Kamis (5/3/2026), dan dihadiri tim asistensi Bappeda Kabupaten Mimika, perwakilan OPD teknis seperti Dinas PUPR serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kapolsek Mimika Baru AKP Matinetta, serta perwakilan kelurahan dan kampung.
Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutan yang dibacakan Asisten I Setda Mimika Ananias Faot, menegaskan bahwa Musrenbang dari tingkat kampung hingga distrik bertujuan memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Musrenbang bukan sekadar forum perencanaan, tetapi komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan agar usulan yang dihasilkan berkualitas, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, Distrik Mimika Baru sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Mimika memiliki persoalan pembangunan yang cukup kompleks.
Bupati juga meminta agar usulan yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur dasar mendapat perhatian serius dari OPD teknis.
Selain itu, ia menyoroti persoalan drainase perkotaan yang kerap menyebabkan banjir saat musim hujan.
Karena itu, Dinas PUPR diminta memprioritaskan penataan dan normalisasi saluran air.
Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru Joel Daniel Luhukay menjelaskan bahwa 272 aspirasi tersebut telah melalui proses diskusi dan verifikasi di tingkat kelurahan dan kampung.
Ia menyebutkan beberapa sektor utama yang menjadi prioritas usulan masyarakat, di antaranya infrastruktur, perumahan dan permukiman, penanganan banjir, serta sektor kesehatan.
Pada sektor infrastruktur, masih terdapat kelurahan yang belum memiliki kantor representatif untuk menunjang pelayanan publik.
Selain itu, persoalan normalisasi kali dan drainase menjadi perhatian karena sering menimbulkan genangan.
Di sektor perumahan, banyak warga terutama di wilayah kampung mengusulkan bantuan rumah layak huni, sementara data penerima manfaat saat ini sedang diverifikasi untuk diajukan ke dinas terkait.
Sedangkan di sektor kesehatan, kasus Malaria masih cukup tinggi di beberapa wilayah sehingga diperlukan dukungan Dinas Kesehatan untuk memperkuat pencegahan, penyuluhan, dan penanganan medis.
Joel menegaskan seluruh aspirasi dari 11 kelurahan dan 3 kampung akan diperjuangkan pada Musrenbang tingkat kabupaten.
“Harapan kami, seluruh persoalan masyarakat bisa dijawab secara bertahap dan berkelanjutan. Musrenbang harus menjadi instrumen perencanaan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (via)
Jumlah Pengunjung: 48
