3 hours ago
5
MENYERAHKAN – Massa Front Rakyat Papua (FPR) menyerahkan aspirasi kepada Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, Selasa (7/4/2026), (FOTO: IST/TIMEX)
TIMIKA, timikaexpress.id – Puluhan Massa yang tergabung dalam Front Rakyat Papua (FPR) mendatangi Kantor DPRK Mimika, Selasa (7/4/2026).
Kedatangan massa tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait perlindungan pedagang lokal serta tuntutan keadilan ekonomi bagi masyarakat asli Papua.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat lokal, khususnya dalam sektor perdagangan dan pengelolaan sumber daya di Kabupaten Mimika.
Perwakilan massa menegaskan bahwa pengusaha dan pedagang asli Papua perlu mendapatkan perlindungan hukum agar tidak tersisih oleh persaingan dengan pemodal besar.
Selain itu, kebijakan penertiban pedagang kaki lima juga menjadi sorotan.
Massa menilai penertiban yang dilakukan tanpa solusi hanya akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil.
“Kami tidak menolak penataan, tetapi harus ada solusi. Sediakan tempat yang layak bagi pedagang kecil sebelum dilakukan penertiban,” tegas salah satu orator.
Massa juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada rakyat kecil.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan telah diterima secara resmi dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
“Aspirasi ini akan dibahas bersama DPRK Mimika untuk mencari solusi yang tepat, khususnya terkait perlindungan pedagang lokal,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi secara damai.
Sementara itu, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyatakan pihaknya terbuka menerima aspirasi masyarakat dan berkomitmen untuk mengawal tuntutan tersebut hingga ke tingkat yang lebih tinggi.
“Aspirasi ini akan kami teruskan dan kawal, termasuk ke DPR RI, agar persoalan masyarakat kecil bisa mendapatkan solusi konkret,” katanya.
Ia juga mengakui adanya keresahan yang dirasakan masyarakat, termasuk perasaan termarginalkan di tanah sendiri.
Aksi massa FRP diakhiri dengan penyerahan dokumen aspirasi oleh perwakilan massa kepada Ketua DPRK Mimika.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan para legislatorxx dapat menjadi jembatan dalam menyelesaikan persoalan ekonomi, serta memastikan masyarakat lokal dapat hidup layak dan sejahtera di daerahnya sendiri. (*)
Jumlah Pengunjung: 38
